Daftar Pasal Kontroversial RKUHP yang Akan Disahkan Besok dalam Rapat Paripurna

| 05 Dec 2022 17:01
Daftar Pasal Kontroversial RKUHP yang Akan Disahkan Besok dalam Rapat Paripurna
Ilustrasi pasal kontroversial RKHUP (Foto: Pixabay)

ERA.id - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) rencananya akan disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Selasa 06 Desember 2022 besok. Sebelumnya, pada 24 November lalu melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi III DPR dan pemerintah sudah menyepakati draf final RKUHP atau persetujuan tingkat satu.

Mahasiswa UI melakukan demonstrasi penolakan revisi RKUHP di depan Istana Negara,

bertepatan dengan ulang tahun Presiden Jokowi pada 21 Juni 2022 beberapa waktu lalu. (Rizky Sulistio/VOI)

Dalam rapat kerja terakhir tersebut, Komisi III dan Kemenkumham mendiskusikan 23 daftar inventaris masalah (DIM) dalam RKUHP. Sembilan fraksi di Komisi III pun mengungkapkan pandangan dan masukan terkait masing-masing DIM tersebut.

Walaupun demikian, beberapa kalangan masyarakat masih menganggap beberapa pasal dalam draf final RKUHP (draf per tanggal 30 November) masih memiliki masalah. Lantas, apa saja pasal kontroversial RKHUP tersebut? Simak rangkumannya di bawah ini.

Pidana indoktrinasi paham yang bertentangan dengan Pancasila

Pasal 188 ayat (1):

Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 218 ayat (1):

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 219:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pidana penghinaan terhadap pemerintah/lembaga negara

Pasal 240 ayat (1):

Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 241 ayat (1):

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pidana penyelenggaraan demonstrasi tanpa pemberitahuan

Pasal 256:

Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pidana perzinaan

Pasal 411 ayat (1):

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 412 ayat (1):

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pidana mati

Masih ada puluhan klausul di RKUHP mengatur tentang hukuman mati. Meskipun demikian, pidana hukuman mati ini sempat jadi sorotan di salah satu forum PBB, Universal Periodic Review, pada 9 November lalu. Forum itu merekomendasikan moratorium dan penghapusan hukuman mati.

Demikianlah ulasan tentang pasal-pasal RKHUP yang kontroversial, semoga informasi ini bermanfaat.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…

Rekomendasi