Sejarah Gedung DPR: Antara Garuda dan Kura-Kura

Tim Editor

    Gedung DPR (Mery/era.id)

    Jakarta, era.id - Lewat museum DPR terungkap makna dari kubah berwarna hijau yang jadi ikonik gedung Parlemen ini. Selama ini, bentuk gedung ini selalu dikaitkan dengan tempurung kura-kura. Padahal, sejarah menyatakan fakta lain.

    Soal Gedung DPR yang mirip kura-kura, hal ini terlanjur melekat. Bahkan, di dalam Gedung terdapat ruangan yang dikenal KK I hingga KK II, yang ternyata singkatan dari Kura-kura.

    Pamong Budaya Permuseuman DPR RI, Bima Widiatiaga menjelaskan, arsitek gedung DPR Sujudi Wirjoatmodjo membuat kubah yang berbentuk setengah lingkaran di kedua sisi kanan dan kiri gedung, diibaratkan sebagai kepakan burung Garuda.

    "Jadi bukan kura-kura seperti yang kebanyakan orang kira. Ada yang menarik juga, karena dulu gedung ini dibangun awalnya bukan untuk Parlemen, tapi untuk CONEFO. Itu kan internasional, karena itu Indonesia ingin dikenal kuat, lewat simbol kepakan sayap burung Garuda itu," ujar Bima, saat ditemui di daerah Kota Tua, Jakarta, Minggu (13/10/2019).

    Kenapa warna hijau menjadi pilihan? Bima menjelaskan, karena hijau merupakan simbol kemakmuran. Apalagi, saat itu Indonesia sangat kental dengan unsur agraris. "Kesuburan, kemakmuran makna dibalik warna hijau. Jadi warna itu yang dipilih," ucapnya.

    Gedung DPR/MPR RI memiliki luas sekitar 80 ribu meter persegi. Dengan bangunan yang luas, gedung wakil rakyat tersebut dibagi menjadi beberapa area. Apabila melewati Jalan Gatot Subroto, terlihat di dalam area gedung sebuah bangunan berwarna hijau dan berbentuk kubah. Sementara jika melewati Jalan Gelora, yang terlihat bangunan tinggi Nusantara I.

    Sedangkan, gedung Nusantara I memiliki tinggi sekitar seratus meter, dengan 24 lantai dengan kemiringan bangunan tujuh derajat. Di dalam gedung tinggi tersebut, terdapat ruangan-ruangan fraksi DPR RI. Ada pula Ruang Baleg, Ruang Rapat Komisi IX dan VII di gedung itu.

    Terdapat juga Gedung Nusantara II yang bersebelahan dengan Nusantara I. Sedangkan Gedung Nusantara II terdiri dari Ruang Rapat Komisi I, III, dan VIII. Ruang Sidang Paripurna DPR RI juga berada di lantai paling atas Nusantara II, yaitu di lantai tiga.

    Gedung lainnya adalah Nusantara III. Gedung ini merupakan tempat para pimpinan MPR, DPR, dan juga DPD RI berkumpul. Terdapat pula Press Room untuk wartawan parlemen yang meliput kegiatan anggota dewan sehari-hari. Bagian gedung lainnya adalah Gedung Nusantara IV dan V. Kedua gedung ini digunakan untuk acara-acara yang digelar MPR dan DPD RI.

    Bukan hanya terdiri dari gedung-gedung megah, di kompleks Gedung DPR/MPR RI terdapat juga air mancur di halaman depan yang terlihat mewah, Gedung Sekretariat Jenderal, dan masjid di sekitar kompleks parlemen Senayan.

    "Jadi sebelum reformasi sekitar tahun 1997 gedung Nusantara I sudah dibangun. Kalau Gedung Nusantara II itu dulunya adalah landasan helikopter. Sementara yang bangunannya dibangun bersamaan dengan gedung Kura-kura itu Nusantara III sampai V," jelas Bima.


    Petugas membersihkan wajah depan Gedung DPR (Mery/era.id)


    Berubah konsep

    Menurut Bima, Gedung DPR saat ini berbeda dengan konsep awal. Sebab, seharusnya di belakang gedung Kura-kura ada bangunan menyerupai kipas.

    "Jadi ini sebenarnya beda. Awalnya kan kosepnya itu meniru gedung PBB New York. Jadi ada bangunan seperti kipas di belakang gedung KK. Tapi ini kan enggak ada. Sebenarnya bentuk kipas juga sudah ada, Nusantara III sampai V kalau dilihat emang seperti kipas," tuturnya.

    Pemberian nama gedung yang semua pakai bahasa Inggris kemudian diubah menggunakan bahasa Sanskerta: Grahatama, Lokawirabasha Tama, Pustakaloka, Grahakarana, dan Samania Sasanagraha.

    Sejak era reformasi, nama-nama gedung di kompleks DPR/MPR bernama Nusantara I sampai V. Namun, pada masa pemerintahan Soeharto, yang kental dengan nuansa Jawa lah, kemudian memberi nama-nama gedung dan ruangan dari bahasa Sanskerta.


    Sejarah Gedung Parlemen

    Gedung DPR/MPR RI mulai dibangun saat masa kepemimpinan Presiden Sukarno, 8 Maret 1965. Bung Karno sapaan lainnya, menjadi pencetus pembangunan gedung untuk para wakil rakyat itu.

    Kala itu, Bung Karno berencana menyelenggarakan Conference of the News Emerging Forces (CONEFO), yang merupakan wadah dari semua News Emerging Forces. Adapun beberapa anggotanya berasal dari berbagai negara, antara lain negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara sosialis, negara-negara komunis, dan semua Progressive Forces dalam kapitalis.

    CONEFO yang direncanakan menjadi sebuah senjata untuk menandingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu, akhirnya diputuskan Sukarno melalui Keppres No 48 Tahun 1965, sehingga menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT) Soeprajogi untuk menerbitkan Peraturan Menteri PUT No 6/PRT/1965 tentang komando pembangunan proyek CONEFO.

    Pada 19 April 1965, bertepatan dengan perayaan Dasa Warsa Konferensi Asia-Afrika, dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Kompleks Senayan, Jakarta.


    Catatan sejarah Gedung DPR (Mery/era.id)


    Proyeknya digarap pemenang sayembara, yaitu tim dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang dipimpin Sujudi Wirjoatmodjo, arsitek jebolan Technische Universitat Berlin Barat. Pada 22 Februari 1965. Ia merancang sebuah maket yang memamerkan seluruh bangunan kompleks dan rancangannya saat dipandang dari Jembatan Semanggi. Usai rancangannya disetujui, pembangunan gedung pun dimulai pada 8 Maret 1965. Pemancangan tiang pertama pada 19 April 1965.

    Namun, pembangunan terhenti karena meletus peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pada 9 November 1966, Soeharto, sebagai ketua Presidium Kabinet Ampera, menginstruksikan untuk melanjutkan proyek gedung Conefo, namun peruntukkannya akan menjadi gedung parlemen. Keputusan ini diambil setelah proyek peremajaan gedung DPR Gotong Royong (GR) di Lapangan Banteng, terhenti.

    Rupanya, pembangunan gedung belum bisa terselesaikan pada masa pemerintahan Sukarno. Sehingga, usai pemerintahan Sukarno berakhir, pembangunan Gedung DPR/MPR RI dilanjutkan pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Melalui proses pembangunan yang cukup lama, akhirnya pembangunan Gedung MPR/DPR RI bisa diselesaikan pada 1 Februari 1983.


    Alat vital di balik bangunan vital


    Gedung DPR (Mery/era.id)


    Ada yang menarik dari keberadaan Gedung DPR dan Monumen Nasional (Monas). Keduanya ternyata saling melengkapi. Didasarkan pada budaya Hindu kuno Gedung DPR melambangkan Yoni atau alat vital perempuan (vagina). Sementara, Monas melambangkan lingga atau alat vital laki-laki (phallus). Tentu saja wujud kedua lambang tersebut tidak ditampilkan secara nyata (realis), tetapi dibuat secara absurd atau samar.

    Vagina atau lubang peranakan, alias 'jalan bayi saat lahir', memiliki bagian yang disebut labium atau labia, atau bibir vagina. Dan bibir vagina itu sendiri terbagi dua bagian majus (majora) dan minus (minora).

    Lalu bagaimana kaitannya kedua alat kelamin tersebut dengan teori politik? Lihatlah bentuk Monas. Monas adalah lambang lingga atau phallus. Dia melambangkan laki-laki atau ayah. Itu sebabnya Monas dibangun di dekat Istana Merdeka.


    Monumen Nasional (era.id)


    "Si ayah menggambarkan pihak eksekutif maka tempatnya di Istana Merdeka. Kemudian lihatlah bentuk gedung DPR-RI, dia memiliki unsur-unsur bentuk Yoni atau vagina dan labium. Gedung DPR-RI yang berada di Senayan dilambangkan sebagai ibu secara politis, dia adalah legislatif," ujar Bima.

    Sang ibulah tempat melahirkan anak Undang-Undang setelah bekerjasama dengan sang ayah eksekutif yang ada di Istana Merdeka. "Jadi kalau ditarik antara Monas dan gedung DPR itu sejajar," kata Bima.

    Tag: ketua dpr

    Bagikan :