ERA.id - Pulau Jeju di Korea Selatan kini menjadi kontroversi. Bahkan, pulau Jeju kehilangan pengunjung gegara pelayanan buruk dan mahalnya biaya masuk.
Dilansir dari laman Korea Times, Provinsi Pemerintahan Mandiri Khusus Jeju telah meluncurkan pusat pelaporan keluhan wisatawan. Kata para pejabat, hal ini bertujuan meningkatkan standar layanan untuk mengatasi penurunan jumlah pengunjung.
Agar meningkatkan daya tarik pariwisatanya, provinsi ini membentuk tim khusus untuk mengubah citra pulau tersebut dan meningkatkan reputasinya.
Baru-baru ini, Pulau Jeju terperosok dalam kontroversi yang berasal dari keluhan tentang layanan yang buruk dan biaya yang berlebihan di tempat-tempat wisata populernya.
Ada pun insiden terjadi di sebuah restoran babi terkenal di Pulau Jeju yang memicu kemarahan pada bulan April. Hal ini karena restoran tersebut menyajikan sebagian besar potongan daging berlemak. Sementara kontroversi lainnya padabulan Juli mengenai tingginya harga seafood dan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan di pantai populer.
Ketika masalah ini berlanjut, Pulau Jeju mengalami penurunan kunjungan wisatawan sebesar 7,6 persen tahun ke tahun menjadi 5,95 juta pengunjung dari bulan Januari hingga Juni tahun ini. Tim khusus akan segera menangani keluhan wisatawan dan mengembangkan tindakan sesuai dengan opini publik.
Dipimpin oleh kepala Biro Pariwisata dan Pertukaran provinsi, tim baru ini akan mencakup perwakilan dari pemerintah provinsi, Organisasi Pariwisata Jeju, Asosiasi Pariwisata Jeju, dan tim polisi otonom yang terhubung dengan pemerintah provinsi.
Inisiatif ini sejalan dengan langkah-langkah inovatif untuk pariwisata Pulau Jeju yang diumumkan pada bulan Mei oleh pemerintah provinsi, Organisasi Pariwisata Jeju, dan Asosiasi Pariwisata Jeju.
Pusat baru ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi wisata, tetapi juga sebagai platform untuk kegiatan peningkatan citra, penanganan dan respons terhadap laporan ketidaknyamanan pengunjung.
Setelah menerima laporan, Asosiasi Pariwisata Jeju pertama-tama akan memeriksa lokasi tersebut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan setempat diperlukan. Jika diperlukan intervensi administratif, laporan akan diteruskan ke departemen terkait.
Jika aktivitas ilegal ditemukan dan penyelidikan diperlukan, tim polisi otonom akan mengambil alih.
Sebanyak empat stasiun penerimaan offline akan didirikan di lokasi-lokasi utama, termasuk Bandara Internasional Jeju, Terminal Penumpang Feri Jeju, dan pusat informasi wisata. Selain itu, pelaporan online dapat disampaikan melalui situs resmi.
"Kebijakan pariwisata kami memprioritaskan peningkatan citra pariwisata Jeju dan peningkatan kualitas perjalanan. Kami bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengangkat Jeju sebagai tujuan wisata nasional utama," ujar Kim Hee-chan, Kepala Biro Pariwisata dan Pertukaran di Jeju Special Self-Provinsi Pemerintahan.