Tim Editor
ERA.id - Kebijakan untuk penerapan lockdown atau karantina wilayah DKI Jakarta di akhir pekan saat ini memang sedang dipertimbangkan. Namun, meskipun masih dikaji dan belum diputuskan, nyatanya kebijakan lockdown akhir pekan ini sudah meresahkan pihak yang terjun pada bidang perhotelan dan restoran.
Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) mengatakan bahwa kebijakan lockdown di akhir pekan meresahkan para pelaku usaha di bidang mereka. Mereka meminta seharusnya Pemda DKI melakukan dialog terlebih dahulu dengan pelaku usaha.
"Kebijakan lockdown akhir pekan menimbulkan keresahan bagi teman - teman yang bergerak di bidang hotel dan restoran. Kami minta untuk tidak dadakan pengumuman kebijakan. Pemda DKI harus melakukan dialog terlebih dahulu bersama para pelaku usaha," tutur Ketua PHRI, Sutrisno Iwantono, di acara Media Brief Online, Jumat (5/2/2021).
Pihak pelaku usaha juga meminta untuk diberi kelonggaran bagi hotel dan restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Mereka meminta pemerintah untuk tidak memukul rata semua hotel harus tutup di akhir pekan.
"Kami juga memohon untuk diberikan kelonggaran bagi hotel dan restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Jangan dipukul rata semuanya," kata Sutrisno Iwantono.
Kebijakan lockdown di akhir pekan sangat berpengaruh pada pendapatan hotel. Terlebih di akhir pekan biasanya pemesanan tempat pasti banyak untuk acara seperti pernikahan, dan rapat. Tak hanya untuk hotel, kebijakan ini juga berpengaruh pada tamu yang sudah booking tempat di hotel. Mereka pastinya terpaksa untuk membatalkan acara yang sudah dipersiapkan jauh - jauh hari, dan juga terpaksa untuk meminta pengembalian uang muka yang tentunya memiliki proses yang tidak sebentar.
"Untuk akhir pekan, hotel biasanya ada acara seperti pernikahan, rapat. Jika lockdown otomatis acara yang sudah dibooking terpaksa dibatalkan dan pihak hotel harus mengembalikan uang," lanjut Sutrisno Iwantono.
Tak hanya itu saja, kebijakan lockdown akhir yang akan mengakibatkan penurunan pada sektor usaha hotel dan restoran, tentunya juga berdampak pada nasib para suplier pangan untuk sektor usaha tersebut. Jika tidak adanya pengunjung, maka pihak hotel dan restoran pasti mengurangi pengeluaran mereka dengan tidak menyetok bahan makanan.
Oleh karena itu, pihak pelaku usaha meminta kebijakan ini untuk dipertimbangkan kembali secara matang dan hati - hati. Pemerintah harus melihat dari segi dampak besar yang ditimbulkan pada para pelaku usaha seperti hotel dan restoran jika kebijakan tersebut dijalankan.
