Tim Editor
ERA.id - Provinsi Jawa Tengah menerapkan lockdown total selama akhir pekan yaitu 6 dan 7 Februari 2021 untuk menekan penularan COVID-19. Menanggapi program tersebut, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap tidak ada kebijakan-kebijakan uji coba lockdown parsial oleh pemerintah daerah lain.
Alasannya, lockdown akhir pekan dinilai tidak efektif menekan penularan COVID-19, melainkan justru menekan sektorl ritel. "Pemberlakuan pembatasan jam operasional dalam PPKM saja, yang sesuai arahan pemerintah pusat, belum menekan penyebaran COVID-19, apalagi lockdown partial yang hanya pada daerah tertentu saja, tentunya tidak akan efektif menggambarkan keutuhan penanggulangan COVID-19," ujar Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey melalui keterangan tertulis, Sabtu (6/2/2021).
Roy mengatakan, situasi pandemi yang berkepanjangan ini sudah menekan sektor usaha termasuk ritel di Indonesia. Hal itu terlihat dari data Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan Indeks Penjualan Riil (IPR) minus 13,4 persen secara tahunan per Desember 2020.
Selain itu, kata Roy, efisiensi pengelolaan biaya dan pemakaian dana cadangan (reverse fund) sudah digunakan sampai akhir tahun 2020. Padahal, dana cadangan tersebut biasanya bisa membantu operasional bisnis selama enam bulan.
"Saat ini uang modal kerja (working capital) untuk ekspansi gerai, sudah digunakan dan semakin menipis, serta memprihatinkan bagi masing-masing ritel modern dengan strategi bertahan untuk tetap beroperasi dan menghidupi hampir lima juta tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia," kata Roy.
Ketimbang lockdown, Aprindo lebih mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih tak menerapkan lockdown. Diketahui, Jokowi hanya akan menerapkan langkah-langkah pengetatan mobilitas masyarakat berbasis mikro dari tingkat desa dan RT/RW.
Dia mengatakan, jika kebijakan lockdown total selama akhir pekan terus dijalankan dan diikuti daerah lainnya, bukan tidak mungkin banyak sektor ritel yang gulung tikar dan berdampak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saya berharap pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten atau kotamadya tidak over dan multitafsir, tetapi mampu secara cermat dan tepat menerjemahkan arahan Presiden Jokowi (tentang PPKM mikro)," pungkasnya.
