Tim Editor
ERA.id - Jalur Gaza kini luluh lantak. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut butuh 15 tahun untuk membersihkan puing-puing di sana akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Jutaan penduduknya pun dipaksa mengungsi. Sementara korban jiwa mencapai 38.200 orang menurut otoritas kesehatan Gaza dan terus bertambah tiap harinya. Bahkan, sebuah kajian di jurnal medis Inggris The Lancet memperkirakan jumlah kematian di Gaza melampaui 186 ribu orang.
Di tengah semua tragedi itu, lima kader Nahdlatul Ulama (NU) kedapatan berfoto bersama Presiden Israel Isaac Herzog dengan wajah sumringah. Salah satunya bahkan dengan bangga mengunggah foto mereka di media sosial. Di bawahnya tertulis keterangan: Saya bukan demonstran, melainkan filsuf-agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan.
Sontak saja foto tersebut memicu kemarahan publik. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat langsung bertanya ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait masalah tadi. Sementara Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan lima nahdliyin yang bertemu dengan presiden Israel tidak mengatasnamakan PBNU maupun Pemerintah Indonesia.
“Kita tegaskan bukan atas nama PBNU dan juga bukan atas nama Pemerintah Indonesia," ucap Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Belakangan, PBNU mengakui kelima orang itu adalah kadernya. Namun, mereka berangkat tanpa sepengetahuan dan restu PBNU.
"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Ia menduga pertemuan dengan presiden Israel itu terjadi karena ketidaktahuan kelima kader NU terhadap konstelasi konflik dan peta geopolitik di Palestina. “Ya karena mungkin belum cukup umur atau bagaimana ya," ujarnya.
Gus Yahya, sapaan akrabnya, mengungkapkan keberangkatan mereka pada awalnya hanya beragendakan dialog antaragama (interfaith dialogue) dengan berbagai pihak, tanpa adanya pertemuan dengan presiden Israel. "Dan itu (pertemuan dengan Presiden Israel) mendadak diadakan di sana," tambahnya.
Adapun kelima kader NU yang dimaksud, yakni Zainul Maarif, Munawar Aziz, Izza Annafisah, Nurul Bahrul Ulum, dan Syukron Makmun. Zainul merupakan dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) yang mengajar filsafat dan sejarah peradaban Islam. Ia sekaligus pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah NU (PWNU) DKI Jakarta.
Selanjutnya, Munawar merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa sekaligus staf khusus Penjabat (Pj) Bupati Kudus Hasan Chabibie. Adapun Izza dan Nurul diketahui merupakan aktifis Fatayat NU. Nurul juga penggagas Cherbon Feminist, komunitas yang menyebarkan ideologi kesetaraan gender dan menolak tafsir patriarkis. Sementara Syukron Makmun adalah Wakil Ketua PWNU Banten.
Gus Yahya menjelaskan kelima warga nahdliyin itu berangkat ke Israel disponsori suatu organisasi nirlaba (NGO) selaku advokat Israel. Ia pun menyebut memang banyak NGO di dunia yang beroperasi guna membantu lobi dan kepentingan Israel. Namun, ia menegaskan bahwa PBNU tidak akan melakukan hubungan atau engagement apa pun dengan pihak mana pun kecuali untuk kepentingan Palestina.
“Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan dan ini harus dinyatakan secara eksplisit kepada semua pihak yang melakukan engagement,” ujarnya.
“Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan NU yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana," lanjutnya. “Kami merasakan hal yang sama bahwa ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini."
Jejak pertemuan petinggi PBNU dengan Israel
Pertemuan kader NU dengan pihak Israel bukan pertama kali ini terjadi. Sebelumnya, Gus Yahya juga pernah menemui Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu pada 2018 silam. Waktu itu ia belum menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Gus Yahya berangkat ke Israel sebagai pembicara di The David Amar Worldwide North Africa Jewish Heritage Center. Ia memberikan kuliah berjudul "Shifting the Geopolitical Calculus: From Conflict to Cooperation" pada 13 Juni 2018. Di sela-sela kuliahnya, ia pun sempat menegaskan dukungannya untuk Palestina.
"Saya berdiri di sini untuk Palestina. Saya berdiri di sini atas dasar bahwa kita harus menghormati kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka," ujarnya.
Dalam konferensi pers kemarin, Gus Yahya menjelaskan bahwa lawatannya dulu ke Israel atas nama pribadi, bukan organisasi. Ia mengaku tak pernah menyebut-nyebut nama NU di sana.
"Saya ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkan secara pribadi. Saya waktu ke sana tidak pernah menyebut NU," ujarnya.
Ia pun mengatakan sudah sowan ke para kiai senior sebelum pergi ke Israel, termasuk almarhum K.H. Maimoen Zubair dan K.H. Mustofa Bisri. Gus Yahya mengajak seorang tokoh Yahudi untuk berdialog dengan kedua sesepuh NU itu.
"Sebelum berangkat, saya sudah sowan ke sana kemari. Bahkan saya memberi syarat kepada yang mengundang bahwa saya ingin bertemu dengan kiai saya. Saya juga mengajak seorang tokoh Yahudi untuk bertemu K.H. Maimoen Zubair dan berdialog lama sekali sampai 4 jam bersama K.H. Mustofa Bisri," katanya.
Selain itu, ia juga menemui beberapa tokoh penting seperti K.H. Ma'ruf Amin selaku Rais Aam PBNU kala itu dan K.H. Said Aqil Siroj sebagai Ketua Umum PBNU saat itu. "Saat pulang, saya juga lapor ke publik dan saya pertanggungjawabkan secara pribadi," ujarnya.
Meskipun begitu, keputusan Gus Yahya dulu tak mendapat dukungan PBNU maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut disampaikan oleh K.H. Ma’ruf Amin yang waktu itu juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI.
"Masalah (Yahya) Cholil itu tidak ada kaitannya dengan MUI. Jangankan dengan MUI, dengan PBNU saja tidak ada kaitannya. Karena itu kami tidak memberikan, mendukung, saudara Yahya Staquf (ke Israel)," ujar Ma'ruf di Jakarta, Selasa (12/6/2018).
Gus Yahya juga bukan tokoh NU pertama yang menjalin hubungan dengan Israel. Sebelumnya, ada nama K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sudah lebih dulu melawat ke sana pada 1994. Saat itu ia masih menjabat Ketua Umum PBNU.
Gus Dur datang ke sana setelah PM Israel saat itu, Yitzhak Rabin menandatangani kesepakatan damai dengan Palestina lewat Perjanjian Oslo 1993. Perjanjian pertamanya diratifikasi Yitzhak Rabin bersama Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat pada 13 September 1993 di Gedung Putih, Amerika Serikat.
Perjanjian Oslo I memerinci prinsip-prinsip otonomi Jalur Gaza dan Jericho yang diharapkan dapat membuka proses pembentukan negara Palestina. Namun, upaya tersebut harus kandas di tengah jalan. Dan Yitzhak Rabin keburu ditembak mati ekstremis Israel pada 1995 saat ia berbicara dalam acara damai di Tel Aviv.
Adapun Gus Dur menerima undangan Israel pada Oktober 1994 untuk menyaksikan perjanjian perdamaian baru antara Israel dan Yordania. Kunjungan tersebut juga menimbulkan kontroversi dan membuatnya dicap agen Zionis, bukan hanya dari kalangan luar NU, tetapi juga internalnya. Ia bahkan dikritik pamannya sendiri, K.H. Yusuf Hasyim.
Dalam catatan pribadinya yang bisa dibaca lewat buku Dinamika NU: perjalanan sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999), Gus Dur pun menjelaskan bahwa keputusannya itu didorong keinginan mewujudkan perdamaian di tanah Palestina.
"Ada banyak cara berjuang untuk Palestina. Ada cara Yasser Arafat, ada juga cara Hamas. Saya pilih cara Yasser Arafat," ujar Gus Dur.
"Kedua cara itu efektif. Buktinya, Israel bersedia berunding atas desakan Hamas. Sebaliknya, guna mendukung langkah Hamas juga perlu kemampuan diplomatis seperti yang dilakukan Arafat. Semua pihak mestinya menyadari, mereka harus mau belajar dan bergaul dari yang lain. Dan ini sejak lama dilakukan, termasuk yang tertuang dalam Konstitusi Madinah," lanjutnya.
Adapun aktivis NU Mohamad Guntur Romli menjelaskan kunjungan Gus Dur ke Israel tak bisa disamakan dengan kunjungan kelima kader NU baru-baru ini. Sebab, konteksnya waktu itu adalah beberapa elite Israel menghendaki perdamaian. Sementara sekarang, elite-elite Israel kebanyakan adalah politisi garis keras yang anti Palestina.
“Kalau benar-benar mau mengikuti Gus Dur, mau bertemu dengan orang Israel, pastikan mereka adalah kubu yang mau berdamai dan mau mengakui Negara Palestina bahkan berani ambil risiko dari sikap damai itu seperti Rabin dulu. Kalau tidak, buat apa? Pertemuan itu hanya menjadi propaganda sepihak dari Israel demi keuntungan mereka saja,” tulis Guntur dalam tulisannya berjudul “Israel, NU, dan Gus Dur”.
Sekilas sejarah polemik tanah Palestina
Tahun 1948-1949 akan dikenang sebagai Nakba atau 'malapetaka' bagi rakyat Palestina. Di mana mereka mengalami eksodus masal dari tanah airnya selama Perang Arab-Israel. Lebih dari 700.000 orang diperkirakan melarikan diri dan dipaksa meninggalkan rumah mereka. Hingga kini, mereka tak juga kembali.
Tanah suci tiga agama itu sebelumnya dikuasai Kesultanan Ottoman sebelum mereka runtuh dan wilayah kekuasaannya di Palestina jatuh ke tangan Inggris.
Kesultanan Ottoman terlibat dalam Perang Dunia I di tengah berkembangnya nasionalisme bangsa Arab yang ingin merdeka. Inggris dan Prancis dengan licik memanfaatkan sentimen itu dan mendukung bangsa Arab untuk menjatuhkan Ottoman. Tujuannya untuk memperluas daerah kekuasaan mereka sendiri.
Sementara itu, karena dukungan Zionis untuk menguasai Palestina, Inggris juga menjanjikan tanah bagi bangsa Yahudi di sana. Hal tersebut tertuang dalam Deklarasi Balfour (1917), di mana Inggris mengumumkan dukungannya terhadap pendirian national home atau ‘rumah nasional’ bagi bangsa Yahudi di Palestina.
Setelah Ottoman runtuh, Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat kepada Inggris untuk memerintah Palestina. Palestina kemudian dibagi dua wilayah. Sebelah timur menjadi Transjordan dan diserahkan kepada Abdullah, putra dari pemimpin Mekkah kala itu, Hussein bin Ali. Sementara sebelah barat tetap dinamakan Palestina dan langsung berada di bawah kendali Inggris.
Mengikuti Deklarasi Balfour, orang Yahudi berbondong-bondong datang ke Palestina. Menurut sejarawan James Gelvin dalam bukunya The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War (2002), deklarasi itu tidak melibatkan pihak Palestina sehingga menyebabkan polemik antara bangsa Arab dan Yahudi. Bentrok pun tak bisa dihindari.
Puncaknya, Syekh Izzuddin al-Qassam dari Suriah membentuk organisasi militan anti-Zionis dan anti-Inggris pada 1930. Ia pun dibunuh polisi Inggris pada 1935 dan menyebabkan pemberontakan komunitas Arab meluas. Untuk meredam konflik, Inggris pun membuat White Paper pada 1939 yang isinya mengatur pembatasan jumlah imigran Yahudi dan membatasi mereka membeli tanah di kawasan Arab.
Masalah baru muncul saat Perang Dunia II pecah dan Nazi Jerman melakukan Holocaust atau genosida bangsa Yahudi di Eropa. Mereka pun berusaha lari ke Palestina, sedangkan Inggris menolak kedatangan tambahan imigran Yahudi. White Paper pun ditentang keras kelompok Zionis yang akhirnya melakukan pemberontakan terhadap Inggris.
Akibat menerima tekanan dari sana-sini, Inggris memilih untuk menyudahi mandatnya di Palestina. Mereka pun menyerahkan urusan itu kepada PBB pada 1947. Majelis umum PBB pun mengusulkan agar wilayah Palestina dibagi menjadi Negara Arab dan Negara Yahudi yang merdeka, dan sebuah rezim internasional khusus untuk Yerusalem. Namun, Liga Arab maupun beberapa organisasi Zionis menolak pembatasan wilayah tersebut.
Akhirnya, terjadi perang saudara antara komunitas Arab dan Yahudi di Palestina. Berangsur-angsur pemerintah Inggris meninggalkan Palestina selama perang yang bereskalasi menjadi Perang Arab-Israel. Ujung-ujungnya Liga Arab kalah, dan Israel berhasil merebut sekitar 70 persen wilayah mandat Palestina.
Mayoritas warga Arab Palestina terusir dari rumahnya, menyisakan sekitar 150 ribuan yang memilih bertahan di bawah pendudukan militer yang ketat. Mesir kemudian mengambil alih Jalur Gaza, dan pada 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas Tepi Barat. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dibentuk pada 1964, dan setahun setelahnya, partai politik Fatah berdiri.
Dua tahun kemudian, empat negara Arab (Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak) berperang melawan Israel. Dan hanya dalam kurun enam hari, Israel berhasil merebut Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir; Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania; dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Wilayah kekuasaan Israel bertambah tiga kali lipat. Perang tahun 1967 itu kelak dikenal sebagai "Perang Enam Hari".
Sementara itu, gerakan Hamas baru berdiri pada 1987, di tengah Intifada atau ‘perlawanan’ pertama warga Palestina pascapendudukan. Perlawanan itu dipicu tewasnya empat warga Palestina yang ditabrak truk tentara Israel.
Organisasi hak asasi manusia Israel B'Tselem melaporkan pasukan Israel membunuh 1.070 warga Palestina selama Intifada, termasuk 237 anak-anak. Sementara itu, lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap.
Penjajahan Israel atas Palestina
Ilan Pappé, sejarawan Israel yang memihak Palestina, menyebut Yahudi Israel saat ini terdiri dari dua kubu yang saling berseteru dan tidak menemukan titik temu, yaitu State of Israel dan State of Yudea. Kelompok pertama berperan penting dalam pendirian negara Israel pada 1948 dan mendominasi kubu Israel hingga akhir abad lalu.
Sementara itu, State of Yudea merupakan basis elektoral PM Israel Netanyahu. Mereka berkembang di kalangan pemukim di Tepi Barat yang diduduki.
“Pengaruhnya di eselon atas tentara dan badan keamanan Israel tumbuh secara eksponensial. State of Yudea ingin Israel menjadi negara teokrasi yang mencakup seluruh sejarah Palestina. Untuk mencapai hal ini, mereka bertekad untuk mengurangi jumlah warga Palestina seminimal mungkin,” tulis Ilan dalam artikelnya berjudul “The Collapse of Zionism”.
Menurutnya, kedua kubu tersebut sempat berdamai selama beberapa minggu pertama setelah serangan 7 Oktober. Namun, itu tak bertahan lama dan konflik kembali mencuat hingga ke jalan-jalan.
Terlepas dari intrik kedua kubu besar Israel di atas, Ilan memaparkan satu kesamaan mereka adalah sama-sama membenci Palestina. Bahkan, State of Israel yang lebih sekuler dan liberal sekali pun tetap berkomitmen terhadap sistem apartheid mereka.
“Keinginan dasar mereka adalah agar warga negara Yahudi dapat hidup dalam masyarakat yang demokratis dan pluralis, di mana orang-orang Arab tidak termasuk di dalamnya,” tulis Ilan.
Maka tak heran agak sulit menemukan elite-elite Israel yang benar-benar peduli terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Bahkan, mantan PM Israel, Yitzhak Rabin yang meratifikasi Perjanjian Oslo pun dulu sempat memberi titah “Break their bones!” alias “Patahkan tulang mereka!” sewaktu menjabat Menteri Pertahanan saat Intifada pertama berlangsung.
Kini, penerusnya PM Israel Netanyahu sendiri secara terang-terangan menolak two-state solution atau ‘Solusi Dua Negara’. Ia ingin Israel memegang kendali keamanan di Gaza dan Tepi Barat, alias mempertahankan penjajahan Israel atas Palestina sepenuhnya.
“Dalam menyusun masa depan Israel perlu kontrol keamanan di semua teritorial sebelah barat Sungai Yordan. Ini berbenturan dengan gagasan kedaulatan (Palestina). Apa yang bisa Anda lakukan? Perdana menteri mesti mampu berkata 'tidak' kepada para sahabat kami," tegas Netanyahu, Kamis (18/1/2024), dikutip dari Al Jazeera.
Padahal, banyak negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan two-state solution sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Implementasinya dengan pembentukan Negara Palestina merdeka berdampingan dengan Negara Israel. Adapun wilayah Palestina yang nantinya diakui oleh hukum internasional meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Wakil Duta Besar (Wadubes) Negara Palestina untuk Republik Indonesia (RI) Dr. Ahmed M.I. Metani menyayangkan keengganan Israel membiarkan negaranya merdeka.
“Two-state solution sebelumnya diajukan oleh komunitas internasional, bukan oleh rakyat Palestina, dan rakyat Palestina menerima solusi tersebut," ujarnya dalam Talkshow Peacemaker Forum 2023, Rabu (29/11/2023).
"Meskipun itu adalah kompromi yang menyakitkan untuk memberikan 78 persen tanah bersejarah kami untuk Israel dan kami hanya mendapatkan 22 persen, tapi kemudian Israel menolaknya,” lanjutnya.
Menurut pakar studi politik University of Chicago, Prof. John J. Mearsheimer, penolakan Israel terhadap two-state solution hanya menyisakan dua pilihan, yaitu pendirian negara apartheid atau pembersihan etnis Palestina. Pilihan pertama akan menempatkan orang-orang Arab Palestina sebagai warga kelas dua atau tiga seperti yang terjadi sepanjang pendudukan Israel selama ini. Sementara opsi kedua bisa tergambar dalam genosida Israel beberapa bulan terakhir.
"Dengan opsi itu Anda akan punya Israel Raya yang dipenuhi orang Yahudi dan setidaknya kurang dari 20 persen orang Palestina. Apalagi Zionisme pada dasarnya ingin membuat negara Yahudi, dan para Zionis paham sejak awal bahwa Anda haru melakukan pembersihan," ujarnya dalam wawancara bersama UnHerd, Sabtu (16/12/2023).
"Zionis datang dari Eropa dan meletakkan pondasi Israel yang sekarang, paham bahwa mereka harus melakukan hal-hal mengerikan kepada orang-orang Palestina demi menciptakan negara Yahudi. Itu tak bisa dihindari," lanjutnya.
Propaganda Israel atas penjajahan mereka
Pasukan Israel menarik diri dari Gaza pada 2005, lalu Hamas memenangkan pemilihan di sana setahun kemudian. Dan sejak saat itu, Israel memblokade Jalur Gaza dari segala penjuru: darat, laut, udara.
Tahani Mustafa, analis Palestina di International Crisis Group, menjelaskan bahwa dengan segala kekurangan pemerintahan Hamas, yang paling menyebabkan orang-orang Palestina menderita bukan mereka, tetapi Israel.
"Menyalahkan Hamas atas kemerosotan standar hidup ini merupakan miskarakterisasi yang dilakukan Israel selama 16 tahun terakhir," ujarnya dalam wawancara bersama NPR, Jumat (4/11/2023). "Ada banyak hal yang mungkin bisa disalahkan atas Hamas, tetapi sebagian besar kesengsaraan masyarakat bukan disebabkan oleh Hamas."
Situasi serupa menurutnya juga dengan mudah ditemukan di Tepi Barat yang dikuasai oleh gerakan Fatah pimpinan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
“Rakyat Palestina tidak mengendalikan sumber daya mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengontrol pergerakan barang dan orang-orang. Apa yang boleh keluar-masuk sepenuhnya ditentukan atas perizinan Israel. Dan pada akhirnya, Anda tahu, Israel telah melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah yang didudukinya tetap tidak berkembang,” ujarnya.
Sementara warga Palestina berjuang meraih kedaulatan mereka, narasi yang beredar terkait konflik Palestina-Israel justru banyak bergeser dari pakem awalnya, tak terkecuali di Indonesia. Mesin propaganda Israel, yaitu proyek Hasbara berusaha mendemonisasi Hamas dan melegitimasi posisi Israel di mata dunia.
Hasbara dalam bahasa Ibrani mengandung arti 'penjelasan' atau 'informasi'. Mantan Dubes AS, Charles W. Freemen Jr menyebutnya sebagai kontrol narasi dan manipulasi informasi yang dilakukan Israel. Melalui operasi Hasbara, Israel berupaya memenangkan perang informasi dengan membentuk interpretasi umum yang melegitimasi argumen mereka.
"Hal ini mewujudkan kemitraan publik-swasta di mana negara memimpin dan diikuti oleh volunteer yang berkomitmen dalam menjalankan strategi informasi," ujarnya dalam sebuah diskusi di Rusia tahun 2012. "Hasbara berakar pada konsep propaganda, agitprop, dan penyensoran."
Menurut Freemen, Hasbara fokus agar audiens di seluruh dunia menafikan informasi-informasi kontra Israel dan mengamini informasi-informasi pro Israel.
Ia memberi contoh Israel berusaha menciptakan narasi pendukung atas situasi pertempuran di Gaza waktu itu dengan mengumumkan perang di Twitter. Kemudian, mereka menyebar berbagai narasumber di bawah kendali mereka untuk berbicara di media-media Amerika.
"Mereka membanjiri khalayak dengan informasi yang mendukung tujuan mereka dan menyaring informasi yang bertentangan dengan tesis mereka," ujar Freemen.
Propaganda Zionis ini juga tampak berhasil masuk ke Indonesia lewat narasi toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Sehingga penderitaan yang dialami warga Palestina semata-mata disandarkan kepada persoalan ekstremisme agama, dalam hal ini Hamas yang dicap Israel sebagai kelompok teroris.
Narasi tersebut bisa dengan mudah kita temukan dalam komentar-komentar beberapa tokoh seperti dua peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Muchlis A. Rofik dan Saidiman Ahmad. Keduanya kerap menyatakan bahwa ancaman terbesar warga Palestina justru datang dari Hamas, bukan Israel. Dan mereka mendorong perlakuan yang adil kepada dua negara karena Indonesia juga mendorong two-state solution.
Keberangkatan lima kader NU sebelumnya juga tak lepas dari konteks propaganda Israel. Dalam foto yang beredar, terlihat sosok bernama Niruban Balachandran yang duduk bersama Presiden Israel Isaac Herzog. Balachandran adalah warga AS dan alumni program itrek.
Dikutip dari laman website-nya, itrek merupakan NGO yang didedikasikan untuk "membangun pemahaman dan apresiasi yang lebih besar terhadap Israel di kalangan pemimpin masa kini dan masa depan". Situs tersebut juga menulis, "Kami memberdayakan para calon pemimpin untuk mengunjungi Israel dan mengalami kontribusi globalnya, budaya yang inovatif dan beragam, serta realitasnya yang kompleks."
Sebagaimana disebutkan Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam konferensi persnya kemarin, memang banyak NGO yang memfasilitasi lobi-lobi Israel. Salah satu bentuknya dengan mengajak orang-orang di luar Israel untuk berkunjung ke sana.
Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Zulfiani Lubis bercerita di media sosial bahwa ia sering menerima undangan serupa. Dan dalam 5-6 tahun terakhir, ia terus menolak undangan ke Irael karena perkembangan rezim yang makin sadis ke warga Palestina. Pun begitu, ia mengaku pernah dua kali menerima undangan itu sebelumnya untuk kepentingan jurnalistik.
Selama kunjungannya ia berkesempatan bertemu presiden Israel saat itu, Shimon Perez dan rombongannya juga diizinkan berkunjung ke Ramalah bertemu pihak Palestina. Namun, 80 persen agenda perjalanannya adalah propaganda Israel tentang pentingnya hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia juga betapa buruknya Palestina dan Iran.
Cerita serupa disampaikan penulis Hasanudin Abdurakhman di Facebook-nya. Tahun 2019, ia diundang sebuah lembaga Yahudi Amerika berkunjung ke Israel untuk mengenal negara itu lebih dalam. "Katanya saya akan dibawa bertemu tokoh-tokoh pengembang teknologi, bisnis, dan lain-lain," tulisnya, Senin (15/7/2024).
Namun, waktu itu ia menegaskan tidak mendukung kekejian Israel. Ia ingin Israel mundur dari seluruh wilayah di Tepi Barat dan menghentikan blokade Gaza. Dalam kunjungannya nanti, ia meminta panitia tidak melarangnya menyampaikan sikapnya.
"Mereka tidak keberatan," cerita Hasan. "Tapi akhirnya undangan itu saya tolak. Saya sadar bahwa tidak ada makan siang gratis. Mereka pasti punya tujuan propaganda juga."
