Tim Editor
ERA.id - Dalam novel "The Old Man and The Sea", tokoh utama Santiago dipanggil "salao" oleh penduduk setempat, alias 'orang yang benar-benar sial'. Sebabnya, nelayan itu berkali-kali melaut dan tak pernah dapat ikan. Seumpama tokoh dalam novel besutan Hemingwey tadi, Anies Rasyid Baswedan tampaknya juga seorang "salao". Usai kalah dalam pemilihan presiden (pilpres), ia kini terancam gagal maju lagi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah resmi mengusung Anies sebagai Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta pada Selasa (25/6/2024). Partai jas putih itu memasangkannya dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan dari struktur kepengurusan partai, termasuk para tokoh, ulama, habaib, dan masyarakat Jakarta.
"Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024," ujar Syaikhu saat pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai, Selasa (25/6/2024).
Syaikhu menambahkan mereka telah menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain, sebab PKS tak bisa mengusung calon di Pilkada DKI Jakarta sendirian karena kekurangan kursi.
"PKS telah membangun komunikasi dengan Partai NasDem dan alhamdulillah mendapatkan sinyal positif untuk membangun kerja sama di Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.
"Selanjutnya, rencana pertemuan dengan PKB juga sudah dirancang dan akan dilaksanakan. Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," tambahnya.
Pada tanggal 12 Juni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta sudah lebih dulu menyatakan dukungan ke Anies. Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Pilkada DKI Jakarta yang digelar di Puncak Bogor, Jawa Barat pada 8-9 Juni 2024.
“PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada DKI Jakarta," ujar Hasbiallah di kantornya, Rabu (12/6/2024).
Menyusul pernyataan PKB dan PKS, Partai NasDem pun memberikan dukungan untuk Anies maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah menggelar rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Kami rapat DPP bersama DPW DKI, kita undang Pak Anies secara khusus, membahas lebih dalam tentang hasil Bappilu DPP Partai NasDem bersama DPW DKI pleno 11 Mei 2024 yang waktu itu mengkristal tiga nama untuk calon gubernur, Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino," kata Hermawi kepada wartawan, Senin (22/7/2024).
"Sore ini kami telah membulatkan tekad, menyepakati untuk Pilkada DKI, Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai NasDem," sambungnya.
Ia menambahkan pihaknya memberi kebebasan kepada Anies untuk memilih siapa yang akan mendampinginya. "Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat, wakil itu tidak boleh dari Partai NasDem," tegas Hermawi.
Dalam Pilpres 2024 lalu, ketiga partai (PKB, PKS, dan NasDem) tadi juga berkoalisi mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN). Namun, berdasarkan hasil penghitungan suara, pasangan AMIN harus kalah di posisi kedua.
Usai gugatan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak membuahkan hasil, masing-masing pihak mulai mengalihkan fokus ke Pilkada Serentak 2024. Anies pun kembali membidik kursi gubernur DKI Jakarta. Ia yang punya modal elektabilitas paling kuat di antara nama-nama lain, belakangan justru harus berhadapan dengan jalan buntu. Pencalonannya terancam gagal seiring partai-partai pengusungnya balik kanan dan putar haluan.
Bubar jalan Koalisi Perubahan
Harapan reuni Koalisi Perubahan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 tampaknya kian pupus. Pada tanggal 7 Agustus kemarin, PKS mulai memberi sinyal akan angkat kaki dari Anies. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyebut Anies sudah kehabisan waktu untuk mencari dukungan partai lain.
Menurutnya, sejak pasangan AMAN (Anies Baswedan-Sohibul Iman) dideklarasikan, PKS memberikan tenggat waktu 40 hari bagi Anies untuk mencari mitra koalisi. "Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari sejak 25 Juni deklarasi AMAN adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk mengusahakan agar tiket ini berlayar," kata Kholid kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).
"Karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di pilkada," tambahnya.
Oleh karena itu, PKS membuka komunikasi dengan pihak lain, termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mencalonkan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta 2024. KIM sebelumnya merupakan koalisi partai yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pilpres kemarin. Koalisi itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji oleh pimpinan PKS," kata Kholid.
Kemudian pada Sabtu (10/8/2024) lalu, ia kembali menegaskan bahwa duet Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) pada Pilkada DKI Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa. Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024.
"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Zainuddin Paru juga memastikan pasangan AMAN gagal maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebab, mereka hanya mengantongi dukungan dari PKS.
"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Sohibul Iman kemungkinan gagal jadi cagub-cawagub Daerah Khusus Jakarta," kata Zainudin kepada wartawan, Jumat (9/8/2024). "Kemungkinan dalam waktu satu dua hari ke depan sudah ada kepastian calon gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS."
Sementara itu, PKB juga tampak angin-anginan mendukung Anies. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB terkait calon yang bakal mereka usung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin justru bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis malam (8/8/2024). Pertemuan itu berlangsung di tengah mencuatnya isu pembentukan KIM Plus.
Usai pertemuan di kediaman Prabowo tersebut, Cak Imin mengaku mereka membahas berbagai hal, termasuk Pilkada 2024 dan rencana partainya dengan Gerindra ke depan.
“Tadi sudah lama enggak silaturahmi dan hari ini kita bersama-sama silaturahmi dengan Pak Prabowo. Macam-macam lah (pembahasannya), nanti kita kasih tahu,” ujarnya saat meninggalkan rumah dinas Prabowo.
Sementara Prabowo mengaku dalam pertemuan itu ia diundang Cak Imin ke Muktamar PKB di Bali yang bakal berlangsung pada 24-25 Agustus mendatang. “Saya diundang, saya diundang Muktamar PKB," ujarnya. “Insya Allah hadir.”
Ironisnya, nama Anies yang digadang-gadang diusung PKB dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 tak masuk dalam daftar undangan Muktamar PKB nanti. Ketua Organizing Committee Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal beralasan acara tersebut fokus pada pembahasan kelanjutan partai politik sehingga PKB lebih memprioritaskan undangan kepada sejumlah ketua umum partai politik lain.
"Kami akan fokus dahulu pada posisi tidak mengundang calon kepala daerah, ketua umum partai dahulu," ucap Cucun di Bali, Minggu (12/8/2024).
Meskipun begitu, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku partainya tetap konsisten mendukung Anies. "PKB sampai hari ini masih dengan Bapak Anies Rasyid Baswedan. PKB masih konsisten sama Pak Anies. Kita masih mengajukan Pak Anies," kata Hasbiallah kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).
Adapun Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi mengatakan belum tahu apakah partainya akan bergabung ke KIM atau tidak. Meskipun ia menyebut secara tersirat ada tawaran dari KIM.
"Saya kan enggak melihat, cuma baunya ada, baunya ada, oke udah, sdah itu aja. Akan tetapi, yang jelas saya tidak melihat, cuma tentu saja saya dengar ya, sehingga dari dengar itulah sini kemudian bau di sini," ujarnya, Rabu (7/8/2024).
Namun, Gus Choi tetap berharap koalisi partai politik pendukung Anies bisa terbentuk, sehingga Pilkada DKI Jakarta 2024 tak hanya diisi dengan calon tunggal dari KIM.
"Koalisi Indonesia Maju ya sudahlah, itu kan sudah banyak partai. Yang dengan Anies tiga partai ini (NasDem, PKS, PKB) ya sudah lalu jalan. Yang PDI Perjuangan kalau mau Ahok, kalau mau koalisi lain, ya silakan. Itu saya kira lebih menarik," ungkapnya.
Meski begitu, ia tidak tahu persis apakah posisi NasDem akan terus sama. "Pak Surya itu kan ber-statement itu sesuai dengan realisasi. Jadi, antara ucapan dan tindakan kan biasanya sama. Nah, kali ini apakah nanti sama? Kami harapkan sama," ujarnya.
Ia lantas mengatakan bahwa pemberian surat rekomendasi dari partainya untuk Anies di Pilkada DKI Jakarta 2024 tinggal menunggu waktu saja
"Ya kan sebentar lagi, berarti kan minggu-minggu ini berarti semuanya sudah keluar, bukan hanya Pilkada Jakarta," jelasnya.
Saling bantah Anies-PKS
Anies pun buka suara ihwal tudingan PKS yang menyebut dirinya diberikan tenggat waktu mengumpulkan dukungan untuk pencalonan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia mengaku kaget dengan klaim tersebut.
Hal itu terungkap dari rekaman suara yang beredar. Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian membenarkan bahwa rekaman suara yang beredar itu adalah pesan suara yang dikirimkan Anies kepada Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin.
"Betul, itu adalah voice notes yang dikirim Pak Anies ke Ustadz Khoirudin secara private," kata Angga saat dikonfirmasi Era.id, Senin (12/8/2024).
Dalam rekaman itu, Anies menegaskan tak pernah ada kesepakatan dengan PKS yang memintanya membantu mencari tambahan dukungan dari partai politik lain dalam tenggat waktu 40 hari.
"Tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu," kata Anies melalui rekaman suara. "Cuma saya kaget saja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline mencari partai lain."
Menurut versi Anies, pada 27 Juli perwakilan PKS bertanya apakah ia bisa bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Anies menjawab bisa bertemu hari Minggu (28/7/2024) sekitar pukul 16.00 WIB.
"Dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai, relaks, suasana juga menyenangkan. Lalu beliau menyampaikan bahwa PKS memerlukan kejelasan apakah Pak Anies setuju dengan nama Pak MSI (Mohamad Sohibul Iman) sebagai wakil," kata Anies.
Ia berkata Syaikhu memberinya waktu sepekan untuk memberikan jawaban apakah bersedia atau tidak diduetkan dengan Sohibul. Menurut perhitungan Anies, karena pertemuan digelar pada 28 Juli dan diberikan waktu sepekan, maka jawabannya harus disampaikan pada 4 Agustus 2024.
"Kenapa tanggal 4? Nah, disampaikan karena tanggal 7 rencananya akan ada rapat DPTP untuk memastikan bahwa pasangan AMAN ini sudah aman, jadi pasangan AMAN ini akan ditetapkan," kata Anies.
Namun, eks menteri pendidikan dan kebudayaan itu tak langsung menyetujui tenggat waktu yang diberikan. Dia meminta untuk bertemu dan berbicara dulu dengan Sohibul. Setelah pembicaraan panjang, Anies memutuskan bersedia berpasangan dengan Sohibul di Pilkada DKI Jakarta 2024 pada 31 Juli.
"Jadi akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya, saya berjumpa dengan Pak Presiden, dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP," ucapnya.
Dia mengaku kala itu Syaikhu menyambut baik jawabannya dan menyebut bahwa mesin PKS sudah mulai bergerak. "Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain," tegas Anies.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin lalu menyanggah pernyataan Anies. Ia kembali menegaskan tenggat waktu 4 Agustus bukan soal apakah Anies setuju dipasangkan dengan Sohibul Iman atau tidak, tapi apakah ia berhasil mendapatkan kepastian tambahan dukungan dari partai lain seperti NasDem dan PKB.
"Karena sejak awal tentu Pak Anies paham bahwa sekalipun PKS dengan 18 persen perolehan kursi DPRD jadi pemenang pemilu legislatif di Jakarta tahun 2024, tapi belum bisa sendirian mencalonkan gubernur," kata Khoirudin dalam rekaman suara yang beredar, dikutip Senin (12/8/2024).
Ia menegaskan sejak 20 Juni 2024, PKS sudah menyampaikan keputusan mencalonkan Anies dan Sohibul dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Lalu, pada 25 Juni, PKS mengumumkan tak bisa berjalan sendirian. Anies pun menyambut keputusan tersebut.
Khoirudin menambahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga sudah secara terbuka meminta Anies untuk mendapatkan tambahan dukungan dari partai lain. Lebih lanjut, hingga lewat 4 Agustus, Anies tak juga mendapatkan kepastian dukungan tambahan. Sementara itu, pimpinan DPP NasDem malah menyampaikan pernyataan terbuka tidak jadi melanjutkan dukungan ke Anies.
"Saya Khoirudin pernah sampaikan langsung ke Pak Anies, agar kalau tidak menerima Pak Sohibul Iman, maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih masuk sebagai kader PKS. Jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS," katanya.
Menurut Khoirudin, saat ditawarkan masuk ke PKS, Anies menolak karena ingin tetap netral. Ia pun mengingatkan pada pilkada DKI Jakarta 2017, PKS rela berkorban tak mencalonkan Mardani Ali Sera.
"Bahkan ketika Pak Sandiaga Uno mundur dari Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi cawapres dan menyatakan bahwa Wakil Gubernur Jakarta menjadi jatah PKS dan ketika PKS tidak juga mendapatkan haknya itu, PKS tetap menjadi kawan Pak Anies hingga selesai husnul khatimah sebagai Gubernur Jakarta. Dan bahkan mengusung sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 bersama NasDem dan PKB," katanya.
Upaya jegal Anies yang terlalu kuat di Jakarta
Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang (UU) Pilkada, pasangan calon kepala daerah bisa didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika mendapat dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara hasil pemilu terakhir.
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menyebut jumlah kursi DPRD Jakarta sebanyak 106. Oleh sebab itu, partai politik sekurang-kurangnya harus punya 22 kursi untuk mendaftarkan kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Berdasarkan data sementara KPU, berikut ini perolehan kursi di DPRD Jakarta:
- PKS: 18 kursi
- PDIP: 15 kursi
- Gerindra: 14 kursi
- NasDem: 11 kursi
- Golkar: 10 kursi
- PAN: 10 kursi
- PKB: 10 kursi
- PSI: 8 kursi
- Demokrat: 8 kursi
- Perindo: 1 kursi
- PPP: 1 kursi
Angka tadi masih bisa berubah karena KPU DKI Jakarta belum menetapkan perolehan resmi kursi DPRD DKI Jakarta 2024-2029. Namun, berdasarkan data sementara tersebut, tak ada partai yang bisa mengajukan calon di Jakarta tanpa berkoalisi dengan partai lain.
Dengan modal tiga partai pengusung dari Koalisi Perubahan, sebetulnya Anies bisa bertanding di Pilkada DKI Jakarta. Namun, hengkangnya PKS akan menutup jalan Anies karena koalisi NasDem dengan PKB tak punya cukup kursi.
Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menjelaskan hiruk-pikuk yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah ambisi menggagalkan Anies. Sebab, Ray menilai pamor Anies di Jakarta masih sangat kuat dan kemungkinan besar ia akan dipilih warga Jakarta.
"Perlu untuk membuat Anies tidak dapat perahu. Sebab kalau Ridwan Kamil (RK) dilawankan dengan Anies, enggak kuat Ridwan Kamil-nya," ujar Ray kepada Era.id, Senin (12/8/2024).
"Jadi ada dua cara kan, pertama borong semua partainya, yang kedua memastikan Anies tidak dapat kursi. Kalau dua-duanya digabungkan, RK punya potensi menang. Apalagi kalau lawannya independen," lanjutnya.
Menurutnya, selama masih ada nama Anies atau Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta, kemungkinan calon lain menang sangat kecil. Tak peduli seberapa banyak partai pendukungnya.
"Itulah caranya. Kalau Anies-nya masih di situ, atau Ahok-nya masih di situ, RK itu seberapa besar pun partainya yang mendukung, itu sangat kecil peluang kemenangannya," ujarnya.
Ia pun menebak ada tawaran yang lebih menarik kepada partai-partai pengusung Anies agar mereka mencabut dukungannya. Tawaran itu datang dari kubu KIM yang notebene memenangkan Pilpres 2024 dan bakal memimpin pemerintahan mendatang.
"Penjelasannya itu karena mungkin ada tawaran yang lebih menarik atau sama menariknya dari jabatan gubernur. Apa itu? Ya kemungkinannya ada dua kan, kekuasaan atau dana. Mana di antara keduanya yang benar, enggak tahu saya," ungkap Ray.
"Jadi kalau ada sesuatu yang lebih besar nilainya dari jabatan gubernur, ya tentu mereka ambil. Apalah gitu yang mereka anggap lebih penting, entah kabinet, uang, macam-macam," lanjutnya.
Kini, Ray menyebut nasib Anies tergantung dari dua partai, yaitu NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jika kedua partai itu bergabung, mereka bakal punya cukup kursi untuk mengusung calon dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Tergantung NasDem dan PDIP menurut saya, khususnya NasDem. Kalau NasDem menahan diri untuk tidak ke sana (KIM), ya masih ada harapan. Karena PDIP kan hanya butuh kursi tambahan 7 lagi. Jadi tinggal nunggu NasDem ini. Karena kalau PKB saya kira akan ke sana, PKS juga sinyal kuatnya akan ke sana," tandas Ray.
