Cari Cawapres, Jokowi Disarankan Libatkan KPK

Tim Editor

Presiden Joko Widodo (Setneg.go.id)

Jakarta, era.id – Presiden Joko Widodo disarankan memeriksa data tokoh yang dipertimbangkan menjadi calon wakil presidennya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam proses pemilihan cawapres, Jokowi diminta tidak hanya melihat figur secara elektoral, tapi juga memenuhi aspek integritas dan kompetensi.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyampaikan, pada periode 2014-2019, Presiden Joko Widodo dia nilai masih memiliki kekurangan dalam isu penegakan hukum. Untuk menutup celah kekurangan itu, Jokowi disarankan memilih figur yang rekam jejaknya bersih dari pelanggaran hukum khususnya dugaan korupsi.

“Harus diseleksi dari aspek integritas sebab Jokowi kan kurang dalam sisi hukum, maka penting cari calon wakil presiden yang punya kapasitas menutupi itu,” kata Donal, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/7/2018).

Baca Juga: Pernyataan Jokowi dan Peluang Moeldoko Cawapres

Donal menyampaikan, akan lebih baik lagi jika Jokowi menyerahkan nama bakal cawapresnya untuk dicek KPK. Tujuannya agar Jokowi tidak salah memilih orang yang berpotensi tersandera masalah hukum.

“Tidak hanya soal bagaimana nanti di kampanye, tapi soal jalannya pemerintahan itu yang paling penting nantinya.Rekam jejak itu tentu harus jadi pertimbangan,” ungkapnya.

Dalam diskusi Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi, Donal menyampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD cocok menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi pada Pilpres 2019. 

"Saya berpikir dan berani untuk mencoba untuk menawarkan nama yang ideal, Profesor Mahfud," kata Donal.

Dia menilai, Mahfud memenuhi tiga syarat ideal menjadi cawapres, yakni bersih dan negarawan karena pernah menjadi Ketua MK, memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten karena merupakan Guru Besar Hukum, serta berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis.

Selain tiga kriteria itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menyampaikan Mahfud punya nilai plus, yakni berpengalaman dalam pemerintahan karena pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan serta Menteri Pertahanan.

Lebih jauh, Airlangga mengungkapkan berdasarkan hasil survei The Initiative Institute pada 10-15 Juli 2018, Mahfud MD juga dianggap lebih layak menjadi cawapres pendamping Jokowi karena dikenal sebagai tokoh Islam dan profesional.Jika didampingi Mahfud, kata Airlangga, Jokowi bisa menangkal isu politik identitas dan SARA.

"Pak Mahfud ini dekat dengan masyarakat Islam, tidak saja Islam moderat tapi juga paham dengan isu kalangan muda," ujarnya.

Tag: jokowi pilpres 2019

Bagikan: