Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G. Plate menyinggung soal kedaulatan rakyat yang terancam dirampas apabila kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau memilih partai pada pemilihan umum (pemilu).
Hal itu disampaikan dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesi secara daring, Rabu (4/1/2023). Acara itu juga dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin.
"Satu hal yang NasDem perlu ingatkan, hak kedaulatan yang telah kita berikan secara luas kepada konsituen jangan dirampas kembali," tegas Johnny.
Dia lantas mengenang perjalanan panjang DPR RI memperjuangan perubahan sistem pemilu supaya berjalan lebih demokratis, salah satunya dengan mengubah sistem proporsional tertutup menjadi terbuka.
Pembahasannya juga menimbulkan perdebatan. Namun akhirnya seluruh fraksi sepakat untuk menggunakan sistem proporsional terbuka atau memilih calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 hingga saat ini.
"Secara politik saat itu kita semua sepakat untuk menggunakan sistem proporsional terbuka," katanya.
Oleh karena itu, Johnny menilai, argumen-argumen yang dikemukakan untuk menghidupkan kembali sistem proporsional tertutup sudah usang. Sebab sudah pernah dibahas sebelumnya.
Menurutnya, saat itu seluruh fraksi pun miliki harapan yang sama, yaitu rakyat mendapatkan haknya untuk mengetahui tokoh yang akan mewakili mereka di parlemen.
"Argumen itu sampai pada puncak keputusan sistem proporsional terbuka," tegasnya.
"Dengan harapan, kewenangan hak-hak rakyat itu bisa digunakan dan mengetahui langsung pada rakyatnya. Dan tidak bertentangan dengan konstitusi kita, tidak bertentangan," ucap Johnny.
Untuk diketahui, delapan dari sembilan fraksi di DPR RI mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi penolakan terhadap sistem proporsional tertutup.
Delapan fraksi tersebut adalah Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan memilih pemilu kembali menggunakan sistem coblos partai ketimbang proporsional terbuka.
Alasannya, sistem proporsional terbuka berpotensi besar terjadinya politik uang hingga konflik internal partai karena caleg saling berebut elektoral dan mementingkan popularitas pribadi ketimbang partainya.
