Tim Editor
ERA.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal kembali meminta masukan dari para ulama apabila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menjadi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 seperti rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara.
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan hal itu akan disampaikan kepada para ulama setelah partainya berdiskusi dengan Partai Gerindra yang merupakan rekan koalisi di Pemilu 2024.
"Nanti kita diskusi, kita akan mendengar masukan dari Gerindra. Yang namanya pasangan kan harus saling mendengar," kata Daniel di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023),
"Bagaimana hasilnya, tentu pada akhirnya PKB akan menyampaikan kepada para ulama dan meminta masukan para ulama-ulama," imbuhnya.
Daniel mengaku enggan memprediksi apa keputusan yang dihasilkan setelah PKB menyampaikan hasil rekomendasi para ulama di forum Ijtima Ulama Nusantara kepada Partai Gerindra.
Dia menegaskan, keputusan akhir mengenai pasangan capres-cawapres yang akan diusung PKB-Gerindra merupakan kewenangan Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Prabowo Subinato.
"Yang pasti kita sampaikan amanat muktamar dan amanat ijtima ulama dengan baik ke Gerindra," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, para kiai dan ulama memberikan batas waktu kepada DPP PKB untuk mengumumkan pasangan capres-cawapres paling lambar seblum bulan Ramadhan pada Maret 2023.
"Para kiai memberikan limit waktu untuk memutuskan. Limitnya sesegera mungkin, kalau bisa ya sebelum puasa, sebelum Maret paling lambat," kata Jazilul di Jakarta, Sabtu (14/1).
Hal ini perlu segera dilakukan sebab para kiai dan ulama ini akan bergerak menjadi juru kampanye untuk Pemilu 2024. Tidak hanya untuk kalangan Nahdlatul Ulama (NU) saja, tetapi juga kalangan nasionalis.
Oleh karena itu, para kiai dan ulama meminta agar nama pasangan capres-cawapres segera diumumkan, agar mereka juga bisa mulai berkampanye saat bulan Ramadhan.
"Karena para kiai menjadi jurkam apa yang mau di jurkam kalau belum ada pasangan. Nanti bulan puasa, Ramadhan itu kan ada kegiatan keagamaan, nah itu sudah bisa kampanye lah kira-kira," kata Jazilul.
Meski begitu, permintaan para kiai dan ulama itu terlebih dulu harus dikomunikasikan dengan Partai Gerindra, yang merupakan rekan koalisi PKB untuk Pemilu 2024.
"Tentu tadi menjadi masukan yang akan dibahas oleh DPP PKB untuk menindaklanjuti koalisi dengan Gerindra tentunya seperti apa," pungkasnya.
