Tim Editor
Dalam keterangan pers yang kami terima pada Sabtu (25/8/2018), dipastikan bahwa pemberian santunan bagi 563 korban meninggal dunia sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga kini bisa fokus ke pemulihan bencana.
Pihak Kementerian Sosial memastikan bahwa santunan telah diberikan bagi 556 korban meninggal dunia di Lombok dan sisanya tujuh korban lain di Sumbawa segera diberikan dalam waktu dekat.
Sonny mengatakan masalah keterbatasan kemampuan dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan dan minuman pengungsi diatasi dengan mendistribusikan peralatan memasak dan bahan makanan bagi dapur mandiri di ribuan titik pengungsi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian ESDM terus meningkatkan pasokan prasarana, sarana air bersih dan sanitasi sebagai prioritas utama kebutuhan para pengungsi dengan membuat sumur bor dan pompa air tanah.
Sonny juga memastikan kepada Kementerian Kesehatan untuk penanganan ribuan korban luka berat dan luka ringan hingga tuntas.
Berdasarkan data Kemenkes terdapat ribuan ibu hamil, penduduk lanjut usia, disabilitas dan kelompok balita sebagai kelompok penduduk rentan yang telah terdata dan memastikan mereka terlindungi serta kebutuhannya terpenuhi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mendata pengungsi dan persebarannya untuk keperluan penyediaan serta penyaluran bantuan logistik, tenda pengungsi serta tenda keluarga, dan penyediaan MCK.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memastikan telah mendistribusikan data pengungsi menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data tersebut digunakan sebagai dasar percepatan pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan, bayi-balita, anak-anak, ibu hamil-menyusui, dan lansia, termasuk layanan psikososial.
Pihak Kementerian ESDM juga menyerahkan peta geologi Lombok yang akan digunakan sebagai dasar mitigasi bencana dalam pelaksanaan rehabilitasi atau rekonstruksi, didukung informasi tata ruang dari Kementerian ATR/BPN.
Untuk percepatan pembangunan rumah dan infrastruktur dasar, Kementerian PUPR menjadi koordinator pelaksanaan di lapangan. BNPB mengusulkan agar pembangunan rumah rusak berat memadukan konsep rumah Risha (rumah instan sederhana sehat) dan rumah konvensional dengan struktur tahan gempa sebagai bentuk mitigasi bencana.
Pada masa transisi bencana ini, masing-masing kementerian-lembaga berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan sarana prasarana sementara seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, pasar, dan rumah ibadah agar pelayanan dasar tetap terpenuhi.
Guna mendukung implementasi Instruksi Presiden, Kemenko PMK selaku kementeriaan koordinator meminta BNPB bersama pemerintah daerah dan kementerian-lembaga terkait untuk segera menyelesaikan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berisi daftar kebutuhan penanganannya.
"Rencananya akan dilaksanakan penyusunan rencana aksi tingkat provinsi pada minggu keempat Agustus ini dan dilanjutkan rencana aksi tingkat nasional awal September," papar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah. Atas dasar rencana aksi tersebut BNPB segera mengajukan kebutuhan pencairan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke Kementerian Keuangan.
Pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya nasional secara bergotong-royong untuk memastikan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana dengan baik.
