Tim Editor
ERA.id - Komisi I DPR RI meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegur Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman soal komunikasinya dengan anggota dewan yang dianggap kurang baik.
Hal ini terkait dengan ketidakhadiran Dudung dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan kepala staf tiga matra untuk membahas keamanan di Papua dan kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Kamis (2/2/2023).
Awalnya, Komisi I DPR RI mengkritik ketidakhadiran Dudung tanpa adanya pemberitahuan langsung. Komisi keamanan hanya sebatas menerima surat dari panglima TNI mengenai informasi lawatan Dudung ke Korea Selatan.
"Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal, tapi ini Pak KSAD tidak hadir. Kami, ya seluruh pimpinan baru tahu hari ini," kata Meutya sebelum membuka rapat.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus langsung menghampiri Meutya. Keduanya terlihat berbincang sambil berbisik-bisik.
Rupanya, Lodewijk mengatakan bahwa surat izin Dudung tak bisa menghadiri rapat sudah diterima pimpinan DPR RI. Namun, surat itu tak sampai di meja pimpinan Komisi I DPR RI.
"Sudah disampaikan Pak Wakil Ketua DPR bahwa ada surat yang sudah masuk meskipun belum sampai di Komisi I," kata Meutya.
Meski begitu, Komisi I DPR RI tetap menyayangkan ketidakhadiran Dudung lantaran tidak mengkomunikasikan dengan mitra kerjanya.
"Karena gini, pak. Kalau misalnya memang harus mengubah harinya, kita bisa ubah. Ini kita mau bicara Papua, mau bicara alutsista. Jadi sesungguhnya kita harapkan seluruh kepala staf hadir," kata Meutya.
Politisi Golkar itu lantas meminta Panglima TNI Yudo supaya menyampaikan kepada Dudung agar komunikasi dengan mitra kerja di parlemen diperbaiki.
"Jadi rapat tetap kita buka, dengan mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya.
Adapun atas permintaan Panglima TNI, rapat kerja yang membahas soal Papua dan alutsista berlangsung tertutup.
