KPU: Tagar Ganti Presiden dan Jokowi Dua Periode Bukan Kampanye

AREK2 SUROBOYO MENOLAK KERAS PROVOKASI DG MODUS AKSI 2019 GANTI PRESIDEN DI YG AKAN DIGELAR PADA 26 AGUSTUS DI TUGU PAHLAWAN, SURABAYA.

JIKA MEREKA TDK DIBERI IJIN TAPI TETAP MEMAKSA MAKA KAMI JUGA BISA MEMAKSA.#JokowiMaruf2019 #tolakprovokasi pic.twitter.com/3M8qr1c85p

— Fatkhul Huda (@Fatkhul_Huda75) August 25, 2018

Wahyu bilang, aksi seperti ini merupakan bentuk kebebasan berpendapat oleh masyarakat meskipun bertemakan pilpres. Ekspresi tersebut, tambah dia, tidak bisa dibatasi sedemikian rupa dan direpresi.

"Terserah mereka yg melakukan kegiatan berpendapat politik. Soal melanggar atau tidak, itu sesuatu di luar regulasi yang dibuat KPU," ujar dia.

Kampanye yang diatur oleh KPU pun, lanjut Wahyu, juga memiliki jangka waktu dan aturan baku yang telah ditetapkan pada Peraturan KPU (PKPU). 

"Kampanye itu berpedoman, mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang relevan. Contohnya, pemasangan alat peraga kampanye. Itu harus mengacu pada peraturan daerah setempat, tempat-tempat mana yang bisa dipasangi alat peraga. Tidak karena kampanye, seenaknya sendiri, tidak," kata Wahyu.

Seperti diketahui, pada Minggu (28/8) lalu, sejumlah massa melakukan deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan, Surabaya. Pada saat yang sama, muncul sejumlah massa lain yang melakukan aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden sehingga terjadi bentrokan.

Akhirnya, polisi membubarkan massa #2019GantiPresiden di Kota Surabaya dengan pertimbangan menjaga ketertiban dan keamanan. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk tidak sembarang menyampaikan pendapat karena telah diatur oleh Undang-Undang.

(Infografis/era.id)