KIK Kritisi Deklarasi #2019GantiPresiden

| 28 Aug 2018 13:10
KIK Kritisi Deklarasi #2019GantiPresiden
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ahmad Rofiq (Tasya/era.id)
Jakarta, era.id - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ahmad Rofiq menyebut tagar #2019GantiPresiden melanggar etika berkampanye. Menurutnya, masyarakat sudah seharusnya menerima pemahaman berdemokrasi yang baik dan bukannya memecah belah bangsa.

"Secara etik memang seharusnya masyarakat itu diberikan satu pemahaman demokrasi yang cukup baik, ini kan sangat memecah belah, bahwa (tagar) ganti presiden itu sebagai bagian dari keharusan. Padahal kan, kita mesti menghormati bahwa pak Jokowi juga masih punya kesempatan maju kembali," kata Rofiq kepada awak media di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).

Ia juga menilai tagar ini juga seringkali menebarkan kebencian dan cenderung mengarah pada tindakan provokatif. Sehingga, gerakan itu justru tidak etis dalam sebuah proses demokrasi.

Baca juga: Deklarasi #2019GantiPresiden dan Perang 'Cebong-Kampret'

"Kalau mereka berdalih bahwa ini alasannya demokrasi, ya, demokrasi mestinya dalam konteks yang positif yang membangun satu kebersamaan ke depan," ujarnya.

Dirasanya gerakan tagar #2019GantiPresiden dipelopori oleh partai pengusung Prabowo Subianto agar memenangkan Pilpres 2019. Di mana seharusnya, tema kampanyenya bisa lebih positif dibanding tagar yang dianggap memecah belah bangsa.

"Tagar itu memang sangat memecah belah dan lebih banyak menebarkan kebencian terhadap masyarakat secara luas," ungkapnya.

Rofiq juga menyebut kalau pun pihak keamanan turun tangan, hal itu sah-sah saja. Sebabnya, tentu mereka menilai ada kegiatan yang melanggar hukum sehingga mereka turun tangan untuk tetap menjaga kondusifitas masyarakat.

Baca juga: Apa Maunya Andi Arief?

"Saya kira kalau ada kegiatan yang sifatnya melanggar hukum dalam konteks ini, ya memang semua perangkat negara harus ikut menertibkan. Itu sah dalam konteks konstitusi ya," tutupnya.

Supaya kalian tahu, deklarasi tagar #2019gantipresiden menuai sejumlah penolakan. Di Surabaya, deklarasi yang tak diberikan izin oleh kepolisian, hampir berakhir ricuh.

Sementara di Pekanbaru, aktivis penggagas gerakan tersebut, Neno Warisman dihadang massa yang menolak deklarasi tagar #2019GantiPresiden. Bahkan, saat itu Neno harus terjebak di depan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau selama tujuh jam sebelum akhirnya diterbangkan kembali ke Jakarta.

Rekomendasi