Pollycarpus Bebas di Tengah Menggantungnya Kasus Munir

Tim Editor

    Ilustrasi

    Jakarta, era.id - Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembununah aktivis HAM, Munir Said Thalib resmi bebas murni hari ini. Pollycarpus bebas murni setelah menjalani hukuman kurungan selama delapan tahun --dari vonis 14 tahun-- plus menjalani masa bebas bersyarat sejak 28 November 2014. Lalu, bagaimana kelanjutan kasus Munir?

    Memang, selain dipenjaranya Pollycarpus, kasus pembunuhan terhadap Munir belum juga menemukan titik terang. Iya, hingga si eksekutor pembunuhan bebas, nyatanya aktor intelektual yang diduga berada di balik kasus ini belum juga terungkap. Kini, berbagai pihak menagih pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 lalu yang berjanji akan mengusut tuntas kasus ini.

    "Terus terang, ini sangat disesalkan. Pelaku lapangan yang kita tahu dari putusan pengadilan bahwa ada keterlibatan Pollycarpus bahkan setelah dia diadili ditahan dipenjara dan sekarang bebas itu tidak membuka sedikit celah dengan fakta kematian Munir," Kepala Divisi Advokasi HAM Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia, sebagaimana kami kutip dari CNN, Rabu (29/8/2018).

    Dari sisi keluarga Munir, kebebasan Pollycarpus sejak awal sudah sangat menyakitkan. Bukan apa-apa, Pollycarpus yang divonis 14 tahun penjara oleh pengadilan nyatanya hanya menjalani delapan tahun masa kurungan. Total kurungan itu dijalani Munir dengan remisi dan potongan-potongan masa pidana yang diberikan kepadanya. Istri Munir, Suciwati menilai, sebagai pelaku pembunuhan berencana dan terorganisir, Pollycarpus enggak layak dibebaskan lebih cepat dari seharusnya.

    "Ini menyesakkan. Sejak dia mendapatkan remisi dan bebas bersyarat, itu menjadi tanda tanya bagi keluarga, terutama aku sebagai isteri ... Ini bukan persoalan satu orang. Lembaga negara membunuh warga negara, padahal seharusnya negara melindungi. Kami akan terus mendorong agar dokumen diungkap," kata Suciwati dalam wawancara bersama BBC.

    Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Jawa Barat, Budiana dengan tegas menyatakan enggak ada yang salah dengan pembebasan murni Pollycarpus. Budiana bilang, Pollycarpus memenuhi syarat pembebasan murni. Lagipula, kata Budiana, selama menjalani masa wajib lapor, Pollycarpus bersikap kooperatif dan rutin melapor.

    "Dia koperatif. Selama enam bulan pertama, dia wajib lapor sebulan sekali. Setelah evaluasi, wajib tiga bulan sekali ... Selama masa pembebasan bersyarat, dia tidak meresahkan masyarakat. Di keluarga juga diterima baik, hubungan dengan keluarga pulih kembali," tutur Budiana.

    Enggak cuma itu, Budiana juga menjelaskan, sebagai warga negara yang telah menjalani masa hukumannya, maka seluruh hak Pollycarpus akan dipulihkan. Iya, hak untuk memperoleh pekerjaan, bermasyarakat, hingga hak untuk bepergian ke luar negeri. "Dia beberapa kali meminta izin ke menteri untuk urusan pekerjaan, tapi ditolak sebelum masa bebas bersyaratnya berakhir," kata Budiana.


    Ilustrasi "Menolak Lupa" (Wicky/era.id)


    Kelanjutan kasus

    Dari Istana, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyampaikan pesan agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang berjalan, termasuk kebebasan Pollycarpus ini. Menurut Pramono, ditahannya Pollycarpus merupakan sebuah bukti bahwa proses hukum dalam kasus Munir telah berjalan.

    "Ya dengan adanya hukuman Pollycarpus dan hukuman sudah selesai artinya kan proses hukum sudah berjalan, dan proses ini dimulai dari pemerintahan sebelumnya bukan hanya pemerintahan pada saat Pak Jokowi ... Artinya siapa pun harus menghormati proses hukum yang ada, siapapun itu," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    Ya, bolehlah menghormati proses hukum, tapi kenyataan bahwa aktor intelektual dalam kasus Munir belum berhasil terungkap jelas enggak bisa terpinggirkan. Lagipula, seperti yang disinggung Pramono, bahwa pengusutan kasus ini telah dimulai sejak pemerintahan sebelumnya. Artinya, belasan tahun sudah diusut, tapi hasilnya?!

    Berbagai cara untuk mendorong pengusutan tuntas kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk kasus Munir pun sejatinya telah dilakukan oleh berbagai pihak. Lewat aksi Kamisan, misalnya. Dimulai sejak Januari 2007, aksi ini diisi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia dengan berkumpul di depan Istana Presiden.

    Saban hari Kamis, dengan pakaian serba hitam, mereka berdiri, berdiam, memayungi diri dengan payung hitam yang bertuliskan pesan perlawanan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM. Seiring waktu, aksi para peserta Kamisan pun berhasil memancing solidaritas masyarakat luas. Terakhir, pada 31 Juni 2018, aksi mereka akhirnya direspons oleh Istana. Hari itu, untuk pertama kalinya peserta aksi Kamisan diterima oleh presiden.

    Meski digelar tertutup, pertemuan Jokowi dengan peserta Kamisan hari itu jadi angin yang lumayan segar buat perjuangan mereka. Tapi, tentu saja hal tersebut bukan tujuan utama mereka. Ruangan tertutup di Istana Merdeka bukan tujuan mereka. Bagi mereka, pengusutan tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus pembunuhan Munir adalah garis finish-nya.

    Di luar segala perjuangan itu, negara nampaknya enggak bisa lagi main-main dengan pengungkapan kasus ini. Bayangkan, pada 2016 lalu, Menteri Sekretaris Negara periode 2009-2014, Sudi Silalahi mengungkap hal yang gila banget soal hilangnya dokumen asli dari hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. "Naskah laporan asli sedang ditelusuri keberadaannya," katanya saat itu.

    Jokowi ketika itu langsung bereaksi, memberi perintah kepada Jaksa Agung, HM Prasetyo untuk mencari keberadaan dokumen tersebut. Namun, sial betul, hingga kini belum ada kabar soal keberadaan dokumen tersebut. Padahal, sebagaimana dikatakan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly pada 2016, bahwa pemerintah hanya bisa bergerak dengan dasar dokumen asli itu.

    Sejumlah aktivis HAM curiga dokumen asli tersebut sengaja dihilangkan untuk menghalangi pengusutan kebenaran dalam kasus ini. Sebab, berdasar informasi terakhir yang didapat dari TPF, terdapat sejumlah nama penting yang diduga terkait dalam kasus pembunuhan Munir. Menurut kesimpulan yang ditemukan TPF, Munir meninggal akibat pemufakatan jahat antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan Garuda Indonesia.

    Selain kesimpulan tersebut, seenggaknya ada tiga rekomendasi TPF untuk ditindaklanjuti oleh presiden. Pertama, agar presiden mengungkap tuntas kasus Munir hingga tercapainya keadilan hukum. Pemerintah juga diminta menindaklanjuti proses pengusutan di lingkungan intelijen negara.

    Rekomendasi kedua, TPF mendorong presiden agar memerintahkan kapolri untuk mengaudit hasil kerja tim penyidik kasus Munir. Ketiga, TPF juga mendorong presiden untuk memberi perintah pada kapolri agar menyelidiki kemungkinan terlibatnya sejumlah elite, termasuk AM Hendropriyono yang kala itu menjabat sebagai Kepala BIN.

    Tag: munir

    Bagikan :