Tim Editor
"Program 100 hari kita, kita akan benahi perizinan. Semua yang masih rumit akan kita permudah, persimpelkan supaya izin tidak berbayar. Bisa diselesaikan dalam waktu cepat," ungkap Nurdin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).
Orang nomor satu di Sulawesi Selatan itu mengaku, dari hasil pertemuannya bersama petinggi KPK, ada beberapa masukan yang diberikan oleh lembaga antirasuah itu. Masukan itu, disebut Nurdin tentu sangat berguna untuk perbaikan di daerahnya.
"Sebagai gubernur baru, sudah disampaikan beberapa. Hal yang harus kita antisipasi terutama yang rawan korupsi itu menjadi penekanan tadi oleh Ketua KPK. Kedua, dari teman gubernur juga menyampaikan persoalan yang dihadapi. Terutama dalam hal penganggaran, perencanaan, dan sudah disampaikan tentang penetapan APBD. Jangan lagi ada yang namanya uang ketok palu. Itu hati-hati," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Nurdin juga mengaku tak pernah sekalipun mendorong pengesahan anggaran di DPRD Bantaeng selama 10 tahun masa kepemimpinannya lewat pemberian. Ia sadar betul pemimpin punya tanggung jawab untuk menjadi contoh bagi masyarakat.
"Hampir 10 tahun di Bantaeng itu tidak pernah kami lakukan. Kenapa? Karena mulai dari proses perencanaan, penganggaran semua berorientasi pada kepentingan rakyat. Kita tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi, kalau mau diketok ya silakan. Kalau tidak ya, mau diapain. Saya rasa bangsa ini butuh keteladanan kok. Kalau semua pemimpin daerah bisa diteladani dan menjadi pemimpin yang punya trust, integritas, punya rasa malu itu penting, dan investasi akan mengikuti," tutupnya.
Sebagai informasi, KPK bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan sejumlah kepala daerah yang baru dilantik mengadakan pertemuan guna melakukan pencegahan korupsi di daerah. Ada delapan kepala daerah yang ikut dalam pertemuan pasca mereka dilantik.
Para Gubernur dan Wakil Gubernur itu adalah Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulsel), Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jateng), I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua), Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jabar), Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalbar), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sultra), dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumut). Sementara Gubernur NTT Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi tak hadir dalam pertemuan ini.
