Tim Editor
"Komitmen kami untuk menyejahterakan taraf hidup mitra pengemudi. Kami jalankan terus-menerus dengan program Mitra Sejahtera," kata Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Menurut Ridzki, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan memberangus puluhan ribu akun fiktif yang telah diidentifikasi, dimatikan, dan di-"lock out".
Ia menyatakan, hal tersebut dapat dilakukan berkat kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi. "Setelah diberangus mereka (pemilik akun fiktif) tidak diberi peluang untuk masuk, hasilnya kesejahteraan mitra kami meningkat," ucapnya.
Suara pengemudi
Terkait dengan kesejahteraan pengemudi, seorang mitra pengemudi Grab, Bob Murai yang dihadirkan dalam jumpa pers itu bercerita, dalam jangka waktu satu pekan, penghasilannya bisa mencapai sekitar Rp5 juta per pekan. "Saya penghasilannya, kalau lagi ramai, bisa melewati gaji direktur atau manajer," selorohnya.
Pengemudi lainnya, Irvan menyatakan, penghasilan yang diperolehnya sangat memadai untuk modal pernikahan yang akan dilakukannya sebentar lagi. Sebelumnya, sebanyak 150 pengemudi Grab Indonesia menolak rencana perusahaan penyedia jasa aplikasi yang berpusat di Malaysia itu menjadi perusahaan transportasi.
Permintaan tersebut diajukan dalam sebuah unjuk rasa yang diadakan oleh Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) di depan kantor Grab Indonesia Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/9).
"Dalam aksi unjuk rasa hari ini, kami menolak rencana Grab Indonesia menjadi perusahaan transportasi. Alasannya, satu, apa relevansinya? Dengan yang lama (sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi), operasional juga dapat berjalan normal," kata Humas Gerhana, Dedi.
Ia menegaskan, saat ini ada hubungan yang timpang antara pihak Grab Indonesia dengan pengemudi sebagai mitra. Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan, Grab Indonesia tidak memberi perlindungan bagi para pengemudi, khususnya jika ada insiden kecelakaan.
Dalam unjuk rasa itu, pihak Gerhana menyampaikan lima tuntutan, di antaranya menagih janji Grab Indonesia sebagai aplikator, menolak keras aplikator sebagai perusahaan transportasi, menolak keras eksploitasi terhadap pengemudi daring, dan menolak kartelisasi dan monopoli bisnis.
