Tim Editor
PGI menyampaikan, mereka prihatin jika penyegelan dan pelarangan ibadah di gereja terjadi hanya karena tekanan dari massa yang dimobilisasi. Untuk itu, PGI mengingatkan kebebasan beribadah adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh alasan apa pun sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28 I ayat 1.
"PGI menyatakan keprihatinan yang mendalam karena Pemerintah setempat yang seharusnya berfungsi untuk memfasilitasi umat beribadah, apa pun agamanya, malah terlibat dalam upaya penyegelan dan pelarangan ibadah di gedung gereja tersebut," demikian pernyataan tertulis PGI, Sabtu (29/9).
Supaya kamu tahu. Pemerintah Kota Jambi menyegel tiga gereja yang berlokasi di Jalan Lingkar Barat III Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada Kamis kemarin. Ketiga gereja tersebut adalah Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo, dan Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo.
Penyegelan tiga gereja yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi juga mengundang banyak reaksi. Salah satunya dari Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi, Eddy Purwanto. Mantan Wakil Ketua DPRD Jambi itu berharap pemerintah dapat menjamin hak setiap warga negara dalam beribadah.
Menurut Eddy, jika alasan penyegelan adalah karena tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Pemerintah Kota Jambi harus membuka ruang dan membantu pihak gereja melengkapi persyaratan tersebut.
"Sebaiknya pemerintah mencarikan solusi agar saudara-saudara kita umat Kristiani bisa beribadah, apalagi besok hari Minggu, hari peribadatan bagi mereka," kata Eddy.
Eddy melanjutkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Kapolda, anggota fraksinya, dan perwakilan Pemkot Jambi untuk mendapatkan solusi cepat dari penyegelan tiga gereja itu. Komunikasi juga dilakukan dengan sejumlah ormas Islam untuk mendapat dukungan agar masalah penyegelan tiga gereja itu tidak berlarut-larut.
"Pemerintah pasti menjamin kebebasan warga negara beribadah. Kami yakin akan segera ada solusinya," tandasnya.
Baca Juga : Pusat Pengendali Narkoba di Lapas
