Tim Editor
“Kenaikan BBM mudah sekali dipolitisasi dan ini menjadi jualan politik. Nanti akibatnya pemerintah dianggap tidak konsisten,” kata Razman dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).
Razman juga menjelaskan, Presiden Jokowi telah berusaha menekan angka kenaikan bahan bakar premium dan ini bukan merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah. Tapi, pembatalan kenaikan bahan bakar itu sudah sesuai dengan perhitungan yang ada termasuk aspek daya beli masyarakat.
Pembatalan ini, juga disebut Razman karena Presiden Jokowi meminta agar pemerintah kembali melakukan perhitungan kembali dan berupaya menahan laju inflasi.
“Presiden Jokowi berupaya agar premium tidak dinaikan, tolong dicarikan solusi konkret agar inflasinya bisa ditahan. Presiden Jokowi mengatakan jangan dinaikan karena masih ada hitung-hitungan yang bisa untuk tidak dinaikan,” jelasnya.
Namun, Razman justru heran karena bahan bakar subsidi tak jadi naik justru dimanfaatkan sebagai isu politik. Banyak pihak menuding pemerintah tak melakukan koordinasi soal kenaikan harga BBM tersebut.
“Sekarang orang cenderung melihat ini seolah-olah kebijakan yang tidak konsisten, seolah-olah ada pembicaraan yang tidak dibangun secara kolektif kolegial. Seolah ada dugaan Pak Ignasius Jonan itu hanya ingin menaikan harga sendiri tanpa berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan,” ungkap Razman.
“Jadi, saya harap urusan BBM jangan dipolitisasi. Kita mengkritisi pemerintah karena ada krisis. Berikan solusi konkret kepada kita apa yang harus dilakukan,” imbuhnya.
Supaya kalian tahu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan jenis Premium, menunjukkan lemahnya koordinasi di dalam internal pemerintah.
Hal ini berangkat dari pernyataan Menteri ESDM Ignatius Jonan yang akan menaikkan harga premium, namun tak berapa lama kenaikan harga BBM subsidi tersebut ditunda oleh Presiden Jokowi.
"Seharusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah. Jadi ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Jokowi? Kok menteri bisa menaikkan terus kemudian diturunkan. Itu suatu hal yang tidak memenuhi logika publik," ujarnya, di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, (11/10).
Di samping itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini berharap, keputusan Jokowi yang memutuskan untuk menunda kenaikan harga premium, bukanlah sebagai pencitraan di tahun politik--sebagai calon petahana--pada Pemilu Presiden 2019. Tetapi, Hidayat berharap, keputusan Jokowi itu benar-benar berdasarkan atas pertimbangan atas kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : BBM Premium Batal Naik, MPR: Koordinasi Pemerintah Lemah
