Tim Editor
Surabaya, era.id - Presiden Joko Widodo telah membantah adanya tudingan dirinya sengaja menggratiskan tol Surabaya-Madura untuk mendulang suara masyarakat Madura di Pilpres 2019.
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Romahurmuziy bilang, apapun yang dilakukan pemerintah pasti akan dituding pencitraan. Padahal, tujuan Presiden Jokowi membebaskan tarif tol itu adalah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang masih stagnan walau ada jalan tol tersebut.
“Karena itu, pemerintah lakukan terobosan, barangkali hari ini yang menjadi persoalan adalah masih dikenakan tarif di tol Suramadu itu, sehingga dia tak lagi dijadikan tol berbayar tapi tol tidak berbayar,” jelas Romi kepada wartawan di Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018).
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding juga menyebut penggratisan itu tak berunsur politis, meski semua yang dikerjakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, selalu dianggap politis atau pencitraan. Ketua DPP PKB itu mengatakan, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat kalau pemerintah bekerja di tahun politik bukan demi kepentingan elektoral.
“Saya kira, untuk menjelaskan ke publik bahwa di era pilpres ini jangan semua kebijakan dituduh politik. Karena, kalau semua kebijakan negara dibilang politik nanti kita akan stuck engga ada kebijakan yang keluar,” ujarnya.
Supaya kalian tahu, Presiden RI Joko Widodo membebaskan tarif Jembatan Suramadu. Dia mengatakan, pembebasan tarif ini bukanlah urusan politik, melainkan urusan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat.
"Kalau mau urusan politik, ya, entar saya gratiskan pada bulan Maret aja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata Presisen Jokowi dilansir Antara, Minggu (28/10/2018).
Dia menjelaskan, tahun 2015, jalan tersebut sudah digratiskan untuk sepeda motor, kemudian tahun 2016, tarif kendaraan roda empat dan lebih juga sudah dipotong 50 persen. Meski ada kebijakan ini, perekonomian di Madura belum meningkat dengan signifikan.
"Dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian ada masukan-masukan lagi agar dijadikan non-tol," katanya.
Apalagi, hitungan Jokowi, selama setahun tol ini beroperasi, ternyata tidak memberikan pemasukan yang berarti.
"Oleh karena itu, kita putuskan digratiskan dengan harapan ketimpangan kemiskinan yang angka-angkanya kita lihat jauh dengan daerah di Jawa Timur yang lain akan berkurang," katanya.
Padahal, kata dia, Gubernur Jatim sudah bekerja keras untuk Madura. Demikian juga dengan para bupati sudah bekerja keras untuk Madura.
"Akan tetapi, dampaknya belum signifikan. Kita ingin sektor turisme, sektor properti, investasi, bisa betul-betul bergerak di Madura. Terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," katanya.
