Tim Editor
Jakarta, era.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan tak ingin mendorong Partai Golkar untuk mencari Ketua DPR yang baru selepas dijabat tersangka korupsi Setya Novanto. Menurutnya, legislatif patut menghormati keputusan golkar dalam menentukan figur yang pas untuk mengisi kursi Ketua DPR.
"Sekarang teman-teman Partai Golkar sedang melakukan Munaslub, tentunya setelah itu pasti ada keputusan secara resminya terkait dengan siapa dan seperti apa proses penempatan kader-kader golkar yang ada di Fraksi Golkar untuk jabatan Ketua DPR. Kita tunggu karena itu domainnya golkar," ucap Taufik di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Sosok yang nantinya duduk di kursi pimpinan DPR diakui Taufik merupakan wewenang penuh Partai Golkar. Sebab itu, Taufik menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan AD/ART internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Taufik berpendapat, siapa pun yang berada di posisi Ketua DPR nantinya adalah kader terbaik dari Partai Golkar. Sepatutnya jajaran pemimpin legislatif mendukung keputusan tersebut.
"Semua kader golkar itu hebat-hebat ya. Kalau tidak hebat tidak bisa duduk sebagai wakil rakyat di DPR. Artinya, siapapun itu yang ditunjuk fraksi atau pun Partai Golkar, tentunya kita dari pimpinan maupun pimpinan fraksi lain tetap mendukung. Insya Allah tidak ada masalah," terang Taufik.
Seperti diketahui, Partai Golkar telah melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sejak 18 hingga 20 Desember 2017 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Munaslub Golkar digelar untuk membahas hasil pleno dan rapimnas mengenai terpilihnya Airlangga Hartanto menjadi Ketum Golkar. Airlangga menggantikan Novanto yang lengser setelah menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Publik berharap setelah digelarnya Munaslub dan terpilihnya ketua umum baru, Golkar segera bisa menentukan siapa yang akan menjadi Ketua DPR untuk menggantikan Novanto.
Untuk sementara, Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR.
