Tim Editor
Sekretaris Jenderal PPP kubu ini, Sudarto menjelaskan, alasan penyelenggaraan mukernas karena pihaknya merasa prihatin atas rendahnya elektabilitas partai pada beberapa hasil survei belakangan.
"Yang mau kita bicarakan di mukernas, kita ingin menyelamatkan PPP agar lolos parlementary treshold. Dalam banyak survei, PPP berada pada posisi memprihatinkan," ungkap Sudarto di DPP PPP kubu Muktamar Jakarta, Senin (12/11/2018).
Sudarto bilang, Mukernas III ini akan membahas hal-hal yang lebih ke arah teknis terhadap strategi meloloskan partai di parlemen dengan syarat 4 persen parliamentary threshold pada Pemilu 2019.
"Oleh karena itu, kita akan ajak semua komponen bangsa, baik itu stakeholder, pengurus, atau kader, kita bersatu bagaimana selamatkan marwah PPP lolos PT 2019. Ini akan jadi salah satu inti motivasi kami DPP menyelenggarakan mukernas III," sebut dia.
Sudarto menambahkan, sempat menghadapi kendala dalam perencanaan mukernas ini. Bahkan, acara yang rencananya di Hotel Acacia harus diubah jadi di Gedung Galeri, Jalan Talang, Jakarta Pusat.
"Rencana awal akan kita selenggarakan di Hotel Acacia, tapi karena ada intervensi dari pemerintah, atau dalam tanda kutip pihak kepolisian tak izinkan kami menyelenggarakan Mukernas, sehingga tempatnya kita pindah di Auditorium Gedung Galeri, jalan Talang nomor 3, Jakpus," kata dia.
Baca Juga : Pak Jokowi, PPP Djan Minta Dipersatukan Lagi
Diketahui, pengurus PPP terbelah semenjak Ketua Umum Suryadharma Ali ditahan oleh KPK pada 2015 dan digantikan oleh Romahurmuziy yang sebelumnya menjadi Sekjen. Setelah itu, susunan PPP 2016-2021 terbentuk.
Di saat itu, perpecahan terjadi dengan penolakan dari Wakil Ketua PPP Djan Faridz. Kubu Djan Faridz pun menggugat namun gugatannya ditolak, sehingga Menkumham memutuskan bahwa Romi resmi menjadi Ketua PPP.
Namun, dualisme tetap berjalan, baik kubu Romy maupun Djan Faridz. Sampai waktu Djan Faridz resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, rapat pleno menunjuk Humprey Djemat menjadi pelaksana tugas hingga saat ini.
Sementara itu, PPP yang dipimpin Romi diakui sebagai kepengurusan yang sah dan berhak ikut Pemilu 2019. PPP ini pun menjadi bagian pendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
