Tim Editor
"Dari laporan tersebut, dapat kita sadari bahwa ancaman diberikan telah mengancam aktivitas kita sehingga perlu diantisipasi agar tidak meluas," kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi seperti dilansir Antara, Senin (19/11/2018).
Serangan seperti apa itu, memang tidak dijelaskan detail oleh Djoko. Namun salah satu serangannya, adalah berbentuk fitnah-fitnah yang menyebar di media sosial, seperti ujaran kebencian dan penyebaran hoaks. Untuk mengantisipasi serangan siber dalam pelaksanaan Pemilu 2019, BSSN sudah memetakan potensi ancaman serangan siber dan telah memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga lain.
"Banyak sekali. Ada yang fisik, nonfisik. Harus kita antisipasi," kata Djoko.
Djoko yakin penyelenggaraan pemilu tahun depan bakal berlangsung lancar tanpa aksi peretasan. Seluruh institusi akan bekerja sama menjaga kelancaran pesta demokrasi tahun depan. BSSN juga menggandeng badan lain yang memiliki divisi siber seperti Polri dan TNI. Termasuk Kementerian Dalam Negeri mencakup pemanfaatan data kependudukan serta pertukaran informasi.
"Keamanan siber merupakan prioritas yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan sebuah sistem teknologi di ruang siber," katanya.
Dia mendorong adanya kartu identitas tunggal atau single identity card. Dengan adanya penyatuan data masyarakat, dapat mengurangi tingkat serangan di area siber, termasuk kemungkinan ada lagi pemilih ganda.
"Kita kejar betul soal 'single identity' ini. Kita yakin 'single identity' ini sukses dan tidak ada lagi orang melakukan hal yang aneh-aneh," kata Djoko.
