Mungkinkah Seorang Pencuri Korek Bisa Dijerat Hukum?

Tim Editor

Ilustrasi (Mahesa/era.id)

Jakarta, era.id - Hukum sudah buta. Terserahlah apa mau penegak hukum di negeri ini. Nasib Ibu Nuril jadi gambaran nyata. Kalau begini terus, hukum bisa-bisa cuma jadi alat memenjarakan orang, bukan menegakkan perilaku orang-orang agar lebih beradab. Yang lebih bahaya, cara hukum memperlakukan orang-orang di negeri ini bisa mengancam para pelaku curanrek, curankor atau apapun istilah untuk tukang 'tilep' korek.

Kita tentu enggak bisa membandingkan kasus Ibu Nuril dengan kelakuan para pencuri korek. Kasus Ibu Nuril jelas kasus serius. Tapi, pesannya jelas, bahwa hukum enggak mungkin tegak ketika didirikan dalam kebutaan. Pencurian korek barangkali cuma perkara sepele. Tapi, sejatinya tetap ada celah hukum yang dapat memenjarakan para pencuri korek ini. Dan dalam kondisi penegakan hukum macam hari ini, tentu pencurian korek bisa berbuah konsekuensi serius.

Dari segi hukum, secara general, curanrek bisa dijerat dengan pasal pencurian. Pasal 362 yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Untuk melihat pandangan ini, kami meminjam kacamata Ibrahim K Saputro, praktisi hukum. Menurut Ibrahim, ada teori yang bisa menjelaskan nasib para pelaku curanrek di mata hukum. Teori pertama adalah Actus Reus dan Mens Rea.

Actus Reus adalah esensi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang. Sedang Mens Rea adalah sikap batin pelanggar hukum saat melakukan pelanggaran. Jadi, jika merujuk teori hukum ini, enggak semua pencuri korek bisa dipidana, kecuali mereka yang memang berniat untuk mencuri.

"Ranah pidana, apabila kita mengerucut ke tindakan curanrek, itu kita bisa masukkan sebetulnya unsur pencurian secara general, artinya suatu tindakan melawan hukum mengalihkan kuasa barang yang bukan haknya," kata Ibrahim kepada era.id, Kamis (22/11).

Syukurlah, seenggaknya hanya para pencuri korek yang memang doyan ngembat yang bisa dipidana. Buat yang enggak sengaja, rasanya aman walau tetap saja bisa kena sial.

"Di mana suatu tindakan diawali dan dilakukan secara sadar, dengan bertujuan melakukan suatu unsur yang ditentukan dalam delik delik unsur pidana ... Kalau kayak gitu memang suatu kesalahan, dan itu menjadi tanggung jawab secara pidana, di mana orang tadi harus bertanggung jawab secara pidana," tambahnya.


Hukum buta

Dalam kasus Ibu Nuril, kebutaan hukum nampak begitu jelas. Lihat saja, Ibu Nuril yang seorang korban pelecehan seksual malah divonis enam bulan penjara dan denda Rp500 juta oleh lembaga peradilan tertinggi di negeri ini, Mahkamah Agung (MA).

Di bawah pasal 27 ayat (1) junto Pasal 45 UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016, Ibu Nuril dianggap sengaja merekam percakapan mesum yang dilancarkan atasannya di SMAN 7 Mataram berinisial M.

Sejumlah pihak memprotes keputusan MA ini. Anggota DPD, Fahira Idris mengatakan, kasus Nuril bisa menghilangkan hakikat dari keadilan hukum itu sendiri.

"...Ibu Nuril belum mendapatkan itu (keadilan). Walau sebagai warga negara kita harus menerima vonis hakim, tetapi sebagai warga negara, kita juga berhak menyampaikan keprihatinan. Saya berharap Ibu Nuril menempuh langkah hukum selanjutnya (peninjauan kembali) dan kita doakan bersama keadilan bisa menghampiri Ibu Nuril," tutur Fahira ditulis RMOL.

Enggak cuma Fahira. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan dukungan terhadap Ibu Nuril. Jokowi memang enggak bisa berbuat banyak saat ini. Yang jelas ia menegaskan istana memberi perhatian penuh terhadap kasus ini. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menyampaikan pandangan Jokowi agar Ibu Nuril menempuh langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA.

"Karena sekarang itu domainnya belum ada di Presiden. Karena domain sekarang masih ada di yudikatif ... Karena itu Pak Presiden kemarin menyampaikan, memberi saran kepada ibu Nuril untuk menggunakan upaya hukum yang masih ada, yakni PK," kata Johan ditulis Kompas.


Ibu Nuril (Sumber: Twitter/@safenetvoice)



Soal penegakan hukum yang mulai menyimpang ini, Ibrahim menyampaikan pandangannya. Di matanya, betul memang ada kecenderungan hukum ditegakkan dengan cara yang saklek. Enggak sepenuhnya salah, sebab bagaimanapun hukum adalah panglima tertinggi. Tapi, jika merujuk nilai-nilai kebangsaan yang lebih luhur, tentu ada banyak jalan yang lebih arif untuk ditempuh selain memenjarakan sana-sini.

Ibrahim yang juga bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum melihat kesalahan penegakan hukum lebih banyak terjadi karena unsur manusia ketimbang landasan-landasan hukumnya. Dalam beberapa kasus, Ibrahim pun mengaku kerap menangani perkara yang sejatinya enggak perlu-perlu amat dipidanakan.

"Itu semua masalah yang ada berkaitan dengan hal yang simpel. Cuma hal gengsi, cari keuntungan, maunya lebih, enggak mau diremehkan. Hal-hal simpel. Ego itu. Kadang cari popularitas juga," tutur Ibrahim.

Dan bukan tanpa konsekuensi, penegakan hukum macam ini tentu bisa membuat esensi penegakan hukum melenceng, sebagaimana dinarasikan Farida di atas, misalnya. Intinya, esensi penegakan hukum yang luhur adalah penegakan hukum yang bertujuan memanusiakan manusia.

Tag: era ide

Bagikan: