Tim Editor
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Prabowo itu merupakan sinyal untuk mendapatkan dukungan dari pihak tertentu, apalaig saat ini adalah tahun politik.
"Pilpres bukanlah sekedar kontestasi tanpa prinsip. Seluruh program kebijakan politik luar negeri seluruh capres harus mengacu pada konstitusi, dan konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk mencari solusi aras status Yerusalem tersebut yang saat ini berada di yurisdiksi hukum internasional," ungkap Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/11/2018).
Prabowo, kata Hasto, tidak menghormati hukum internasional bahwa Yerusalem berstatus quo, dan Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina seluas-luasnya.
Hal ini bagian dari perintah konstitusi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dengan demikian, sikap Pak Prabowo tersebut ahistoris. Hasto bilang, ungkapan Prabowo tersebut kontradiktif dengan persepsi yang dibangun selama ini. Artinya, retorika pidatonya tidak sesuai dengan keputusan politiknya.
"Sikap Indonesia sangat tegas, menyesalkan keputusan Australia tersebut. PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya ketegasan sikap Presiden Jokowi tersebut" katanya.
Pernyataan soal pemindahan kedutaan Australia tersebut dituturkan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Forum di Jakarta pada Rabu (21/11).
"Mengenai pemindahan kedutaan, saya belum membaca mengenai keputusan Australia mengenai pemindahan kedutaannya ke Yerusalem. Saya tidak melihat (pemindahan kedutaan Australia) menjadi masalah untuk Indonesia," ucap Prabowo.
"Sebagai pendukung Palestina, kami tentu punya opini sendiri. Namun, Australia juga adalah negara independen dan berdaulat sehingga kita harus menghormati kedaulatan mereka," lanjut dia.
