Tim Editor
"Pemprov DKI sudah mengirimkan surat kepada dua partai pengusung menyampaikan kepada mereka bahwa prosesnya saat ini adalah partai pengusung harus munculkan nama jadi kita tunggu," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD Jakarta, dilansir Antara, Selasa (27/11/2018).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap kursi jabatan itu segera diisi meski pengisian kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki batas waktu.
Tjahjo pun sudah bersurat ke Anies untuk mempercepat proses penentuan Wagub DKI.
"Sudah mengimbau, mengingatkan sudah, resmi bersurat saya. Bersurat ke Pak Gubernur dan DPRD. Tapi kan nggak bisa memaksa karena ada mekanisme," kata Tjahjo.
Alot antara PKS-Gerindra
DPD Partai Gerindra dan DPD PKS akhirnya telah menyepakati jatah kursi wagub DKI yang kosong sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri diserahkan ke PKS. Dengan catatan, nama yang disodorkan diharuskan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di internal.
PKS sudah mengeluarkan dua nama, yaitu Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
Namun, Partai Gerindra meminta juri uji kepatutan dan kelayakan ini terdiri dari empat orang. Yaitu, dua dari PKS dan dua dari Partai Gerindra.
Sebenarnya, PKS tak sepakat dengan permintaan ini. Sebab, kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi ini, berbelit-belit dan keluar dari kesepakatan awal.
Belakangan, Partai Gerindra mengusulkan supaya juri fit and proper test ini diambil dari eksternal, yaitu peneliti LIPI Siti Zuhro. Sehingga komposisinya adalah dua dari PKS, Ketua Fraksi DPRD PKS Suhaimi dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakir Purnomo; satu dari Partai Gerindra Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Syarif; dan satu dari eksternal Siti Zuhro.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah kalau partainya coba menjegal PKS untuk masalah ini.
Kata Taufik, fit and proper test dengan penguji sebanyak empat orang merupakan mekanisme yang paling penting buat partainya untuk menentukan sikap. Dia juga membantah upaya ini disebut untuk mengulur waktu.
"Selayaknya fit and proper, Sandi dulu waktu mau nyalonin wagub ada mekanisme pendaftaran di Gerindra itu. Bagaimana kita mau ngurusin orang kalau kita enggak paham. Ini kan bukan soal kenal, bukan soal salaman," jelas Taufik.
