Tim Editor
Berangkat dari Balai Kota ke Sudirman pada jam pulang kantor, di mana jalanan sedang padat-padatnya, membuat Anies memutuskan naik Transjakarta dari halte Balai Kota dan turun di halte Bundaran Senayan.
Ditemani Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI, Yusmada Faisal, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Sigit Widjatmoko, dan Direktur Pelayanan Pengembangan Bisnis dan SDM Transjakarta Welfizon Yuza, Anies masuk ke area revitalisasi untuk meninjau.
Anies mengatakan, tujuan revitalisasi JPO ini bukan hanya difungsikan untuk menyeberang. Namun, ia ingin menempelkan unsur estetika di sana.
"Jadi, nanti rancangannya akan membuat suasana di jalan sudirman ini menjadi jauh lebih baik. Bukan saja berfungsi untuk menyeberangkan, tetapi juga dia memiliki fungsi estetika," ucap Anies di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).
Rencana JPO Sudirman
Namun, tujuan utama revitalisasi bukan cuma soal keindahan. Anies bilang, prioritas utama dari JPO tersebut adalah agar pejalan kaki lebih nyaman untuk menyeberang.
"Kalau dibilang urutannya, nomor satu adalah (bagi) pejalan kaki, nomor dua (bagi) pengguna sepeda, kemudian nomor 3 adalah (bagi) kendaraan yang mengangkut untuk kepentingan umum, baik itu transportasi umum massal, maupun kendaraan-kendaraan seperti ambulans, seperti petugas, baru kemudian kendaraan pribadi," tutur dia.
JPO yang dipugar dengan konsep lebih modern menghabiskan biaya sebesar Rp17,4 miliar. Selain itu, ada JPO Gelora Bung Karno Rp18,5 miliar dan JPO Polda Metro Jaya Rp19,3 miliar, yang masuk ke dalam tiga JPO prioritas, dari 12 revitalisasi JPO di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan MH Thamrin. Beberapa di antaranya sudah diganti dengan pelican crossing.
Ketiga JPO tersebut, lanjut Anies, akan selesai pada akhir bulan Desember 2018. Setelah itu, revitalisasi fase dua akan dilanjutkan sambil menuntaskan MRT pada Maret 2019.
Anies Baswedan saat meninjau JPO kekinian di Sudirman (Diah/era.id)
Anies menginginkan JPO harus ramah dengan penyandang disabilitas. Khusus JPO yang baru ditinjau ini, ada catatan dari mantan Menteri Pendidikan tersebut.
"JPO ini sudah diuji, nanti dibongkar karena kemiringan terlalu tinggi. Sehingga bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda sendirian, terlalu berat menggerakkan sendirian karena kurang landai," ungkapnya.
Supaya kamu tahu, biaya belasan miliar rupiah untuk satu JPO itu termasuk pemasangan lift, instalasi listrik, dan penerangan dengan sistem panel surya. Ongkos ini diperkirakan dari harga satuan perencanaan pembangunan JPO tahun 2018 oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Dalam biaya itu juga tercatat, di tiap JPO akan dipasang masing-masing lima kamera pemantau (CCTV).
Di samping itu, terdapat biaya konsultan untuk melakukan survei tiga JPO sebesar Rp1 miliar. Rinciannya, Rp957 juta untuk jasa personel, Rp10 juta untuk pembuatan dokumen atau laporan, dan pajak pertambahan nilai 10 persen sebesar Rp96 juta.
