Tim Editor
"Ke depan, kita akan melakukan pengetatan parkir. Pengetatan parkir itu dua cara yang dilakukan. Satu adalah dengan cara peningkatan biaya parkir, yang kedua dengan cara pengurangan tempat parkir," ucap Anies di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2018).
Harapannya, akan lebih banyak yang masuk ke jalan protokol seperti Sudirman dan MH Thamrin menggunakan kendaraan umum. Atau pejalan kaki dan laju kendaraan pribadi akan berkurang. Anies bilang, pihaknya sedang melakukan finalisasi kajian rencana tersebut. Ia berharap kebijakan itu akan berjalan efektif, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum.
"Lagi dibikin studinya, nanti mudah-mudahan akhir bulan ini bisa difinalkan. Itu nanti Insyaallah dilakukan tahun depan kita baru laksanakan," kata mantan Menteri Pendidikan tersebut.
Gagasan ini pernah dikemukakan Anies beberapa waktu lalu. Anies bilang, kenaikan tarif parkir yang bertujuan mendorong penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik itu sesuai dengan Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalamnya disebutkan bahwa tarif pajak parkir paling tinggi 30 persen.
"Di lain pihak, Pendapatan Asli Daerah minimal dapat dipertahankan untuk pembiayaan pembangunan Kota Jakarta," tutur dia.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyatakan kemacetan di DKI memang harus dipikirkan serius. Penguraian kemacetan Jakarta bisa memberi dampak positif meningkatnya kinerja serta produktivitas warga Jakarta.
"Kemacetan terurai maka mengurangi pemborosan bahan bakar dan waktu perjalanan warga Jakarta serta menghentikan tekanan stres pencemaran udara bagi warga," ucap Tigor beberapa waktu lalu.
"Penyempurnaan layanan angkutan umum massal yang baik akan mengendalikan dan mengurangi kepadatan atau kemacetan jalan-jalan di Jakarta oleh kendaraan pribadi," lanjutnya.
