Tim Editor
"Setelah besar-besaran kita bangun infrastuktur di tanah air, tahapan besar kedua nanti adalah pembangunan SDM juga secara besar-besaran," kata Jokowi di Ballroom Hotel Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, (10/12/2018).
Meski menyebut akan membangun sumber daya manusia secara besar-besaran namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan memaparkan lebih jauh terkait rencana tersebut.
Dalam kesempatan itu, capres nomor urut 01 itu juga menyebut jika pembangunan infrastruktur juga telah dikonsultasikannya kepada para pakar. Dari hasil konsultasi itu, kemudian ia menangkap jika pembangunan sumber daya manusia harus terus dilakukan. Apalagi sumber daya manusia menjadi pondasi di tiap pembangunan.
"Saya tanyakan pakar-pakar besar yang lebih bahwa namanya infrastruktur itu prasyarat, pembangunan sumber daya manusia adalah pondasi yang harus kita kerjakan," ungkap Jokowi.
Mantan Walikota Solo ini juga mengaku masih banyak yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah reformasi struktural yang dinilainya berjalan lambat. Meski banyak halangan, kata Jokowi, perbaikan ini juga harus terus dilakukan.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal bantuan instan. Menurutnya, dia ogah membangun negara lewat cara instan. Salah satunya adalah lewat bantuan yang diberikan secara instan.
"Rakyat (memang) senang, tentu itu bukan sebuah jalan untuk membangun sebuah bangunan yang kokoh bagi negara kita dan itu kita tempuh, kita berani," ujarnya.
Jokowi kemudian sempat menerangkan, untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka pembangunan yang dilakukan di era kepemimpinannya tak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur saat ini juga sengaja menyasar Pulau Papua agar perekonomian di pulau itu bisa terdongkrak dengan majunya infrastruktur.
"Ini namanya bangun sebuah negara. Kalau cuma bangun di Jawa saja, kalau mau cari cepat dan enak bangun di Jawa, selesai. Pemilih ada di sini, itung-itungan ekonomi juga sama, return of investment itu lebih cepat kalau kita bangun infrastrukturnya di Jawa. Tetapi itu tidak kita lakukan karena untuk pemerataan dan keadilan," tutupnya.
