Tim Editor
Menurutnya, jika ada kasus hukum yang menjerat ulama itu artinya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan seperti misalnya menyebar ujaran kebencian.
"Sejak lama saya menegaskan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau sifatnya itu penegakkan hukum, diduga, misalnya melakukan pelanggaran hukum itu bukan hanya ulama," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Apalagi menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, proses hukum bukan berdasarkan keputusan Joko Widodo sebagai presiden. Melainkan, proses hukum dilakukan oleh aparat berwajib dan ini lazim dilakukan di negara hukum.
"Kalau ada yang melakukan kemudian diadukan, diduga melakukan pelanggaran hukum, ujaran kebencian yang dianggap melanggar pidana tentu akan diproses," ungkapnya.
Mantan Rais Aam PBNU itu menyebut, toh, jika tak terbukti maka orang yang dianggap sempat diduga bertindak melanggar hukum akan dibebaskan dari tuduhannya. Sebab, itu memang lazim terjadi dalam sebuah proses hukum.
"Itu proses biasa dan kalau ternyata tidak bersalah, tentu tidak akan dihukum bahkan dibebaskan. Tapi kalau memang dia tersangkut pidana atau pasal delik yang dilanggar tentu ya. Itu namanya proses hukum," jelasnya.
Supaya kalian tahu, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengklarifikasi sejumlah isu negatif yang menimpanya. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, tak mungkin dirinya melakukan kriminalisasi ulama seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak belakangan ini. Apalagi, cawapres yang digandengnya, Ma'ruf Amin merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Bagaimana mungkin (kriminalisasi ulama)? Pertama, Pak Cawapres kita ini adalah ulama yang paling sudah paling atas. Benar. Pak kiai Ma'ruf Amin ketua MUI, kok isu-isu seperti ini masih berani keluar?" tanya Jokowi dalam sambutannya dalam acara yang digelar di Ballroom Hotel Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, (10/12/2018).
"Tiap hari masuk ke pondok juga ketemu para kiai tapi isunya seperti ini. Lalu ini misalnya, ada ulama yang terkena masalah hukum, ya, memang harus berhadapan dengan hukum," ungkapnya.
"Tolong ditanyakan siapa yang dimaksud ulama terkena kriminalisasi? Langsung to the pointsaja ke rakyat, jelaskan. Kenapa ini ada masalah, ya, karena punya masalah hukum," imbuh mantan Walikota Solo tersebut.
Menurut capres nomor urut 01 itu, siapapun yang terkena kasus hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Tidak hanya ulama, sebab jika ada menteri, anggota DPR, maupun gubernur yang terkena kasus hukum juga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
