Disebut Kerap Mengkriminalisasi Ulama, Jokowi : Bagaimana Mungkin?

| 10 Dec 2018 22:23
Disebut Kerap Mengkriminalisasi Ulama, Jokowi : Bagaimana Mungkin?
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri acara Rakernas relawan. (Wardhany/era.id)
Jakarta, era.id - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengklarifikasi sejumlah isu negatif yang menimpanya. Kali ini, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Relawan Bravo-5, Jokowi mengklarifikasi isu hoaks soal kriminalisasi ulama yang dilakukan pemerintahannya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, tak mungkin dirinya melakukan kriminalisasi ulama seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak belakangan ini. Apalagi, cawapres yang digandengnya, Ma'ruf Amin merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Bagaimana mungkin (kriminalisasi ulama)? Pertama, Pak Cawapres kita ini adalah ulama yang paling sudah paling atas. Benar. Pak kiai Ma'ruf Amin ketua MUI, kok isu-isu seperti ini masih berani keluar?" tanya Jokowi dalam sambutannya dalam acara yang digelar di Ballroom Hotel Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, (10/12/2018).

Capres petahana itu mengaku heran dengan adanya isu kriminalisasi ulama mengingat dia setiap hari menemui ulama bahkan tak pernah absen mengunjungi pesantren.

Menurut Jokowi, jika ada ulama yang berurusan dengan kasus hukum itu bukan urusannya.

"Tiap hari masuk ke pondok juga ketemu para kiai tapi isunya seperti ini. Lalu ini misalnya, ada ulama yang terkena masalah hukum, ya, memang harus berhadapan dengan hukum," ungkapnya.

"Tolong ditanyakan siapa yang dimaksud ulama terkena kriminalisasi? Langsung to the point saja ke rakyat, jelaskan. Kenapa ini ada masalah, ya, karena punya masalah hukum," imbuh mantan Walikota Solo tersebut.

Menurut capres nomor urut 01 itu, siapapun yang terkena kasus hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Tidak hanya ulama, sebab jika ada menteri, anggota DPR, maupun gubernur yang terkena kasus hukum juga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kok enggak ada gubernur yang menyampaikan kriminalisasi? Atau anggota DPR yangg terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum, engga ada istilah kriminalisasi hukum," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, hal ini tidak etis untuk terus menerus dibunyikan sebagai sebuah isu. Sebab, ia menilai akan bahaya jika isu yang tak jelas asalnya kemudian disampaikan secara terus menerus.

"Ini hal-hal yang engga logis tapi diangkat-angkat terus. Rakyat di bawah yang informasinya tidak lengkap bisa percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Ini yang bahaya. Kita itu memberi penjelasan secara jelas dan gamblang," ujar dia.

Rekomendasi