Tim Editor
"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara," ujar Grace di Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (11/12) malam.
Hal yang mendasari ide larangan tersebut, dirasakan Grace, karena di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami ketidakadikan. Salah satu penyebabnya adalah praktik poligami.
"Sebagaimana disimpulkan oleh hasil riset LBH APIK tentang poligami, riset itu menyatakan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," ucapnya.
Infografis partai peserta Pemilu 2019. (era.id)
Terlihat hampir mustahil, memang. Namun, Grace memiliki cara untuk melarang praktik poligami, yaitu dengan berusaha mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperbolehkan adanya poligami.
Lebih lanjut, Grace bilang PSI tidak cuma merealisasikan keadilan bagi perempuan melalui parlemen. Perjuangan tersebut juga sudah dilakukan di internal partai dengan menempatkan perempuan di posisi penting.
"Perempuan di PSI adalah ingredients penting. Di tingkat pusat, 6 dari 9 Ketua Dewan Pimpinan Pusat, adalah perempuan," ungkap dia.
"Pada tingkat daerah, kata Grace 42 persen pengurus PSI adalah perempuan dan 45 persen Caleg DPR dan DPRD PSI adalah perempuan," lanjutnya.
