Tim Editor
"Kalau yang bicara seperti itu adalah teman-teman yang ada di koalisi sebelah ya enggak mengherankan cuman kan bisa kita lihat juga objektivitasnya," katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (02/01/2019).
Selain itu, menurut Arsul, selama masa pemerintahan Jokowi tidak ada satu pun kasus korupsi yang dikaitkan dengan penguasa. Hal ini, katanya, berbanding dengan pemerintahan sebelumnya yang marak kasus besar diduga melibatkan penguasa saat itu.
"Coba bandingkanlah dengan kasus Century dengan kasus Hambalang juga itu yang itu juga masih open terus untuk proses hukumnya," tuturnya.
Arsul menegaskan, maraknya kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih banyak di luar lingkar kekuasaan. Katanya, justru di era pemerintahan sebelumnya, keluarga dan teman di lingkaran kekuasaan terjerat dalam kasus korupsi.
"Katakanlah keluarga teman dan sekarang masuk itu saja yang di bandingkan antara kata-kata periode pemerintahan sebelumnya dengan 4 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini banyak mana gitu lho gitu aja dulu," ucapnya.
Apalagi, katanya, membandingkan tata kelola pemerintahan, tidak hanya diukur dari jumlah kasus korupsi di era pemerintahan tersebut. Menurut dia, ukurannya buka saja kasus korupsi secara kuantitatif tapi juga kualitatif.
"Katakanlah OTT-nya tidak sebanyak yang sekarang karena penegak hukum yang tidak bekerja sebagaimana katakanlah pimpinan KPK yang sekarang gitu loh jadi jangan diambil juga dari angka kuantitatif dan kemudian dilepaskan dari situasi sosiologisnya," terangnya.
Sebelumnya, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said mengatakan, tata kelola pemerintahan di era Presiden Jokowi salah satu yang paling buruk. Menurut dia, hal itu diukur dari maraknya kasus korupsi yang ditangani KPK.
"Saya pernah mengatakan suasana governance, suasana tata kelola pemerintahan periode sekarang itu mungkin salah satu paling buruk. Indeks persepsikorupsi turun naik tajam. Tapi begitu di periodenya Pak Jokowi hanya naik satu, terus kemudian flat tidak ada kenaikan," ujar Sudirman.
