Menguji Kesaktian Petisi

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Suasana Lapak PKL di Ruas Jalan Tanah Abang (ERA.ID)

Jakarta, era.id - "Kembalikan Fungsi Jalan dan Trotoar Tanah Abang!" tulis Iwan M dalam judul petisi yang ia lempar ke situs change.org. Iwan galau, mengetahui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memindahkan pedagang kaki lima (PKL) dari trotoar ke Jalan Jati Baru Raya yang melintasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Dengan dalih melakukan penataan, gubernur memfasilitasi PKL dengan memberikan tenda gratis di atas jalan yang peruntukannya jauh lebih besar daripada para PKL tersebut," tulis Iwan mengungkap alasannya melempar petisi ini.

Menanggapi petisi tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta Iwan atau pihak lain yang menentang keputusan Pemprov DKI tidak sekadar berkoar. Menurut Sandi, budaya kritik yang sehat hanya dapat dibangun ketika setiap orang terbiasa menyertakan solusi dan jalan keluar.

"Nanti kita akan undang mereka, agar mereka berikan akternatif solusinya yang seperti apa," kata Sandi saat menghadiri pertemuan mingguan kelompok ibu-ibu Pemodalan Nasional Mandiri (PNM), Jumat (29/12/2017).

Sandi menegaskan, kebijakan menurunkan PKL ke jalan raya itu bukan kebijakan yang asal lempar. Kebijakan itu sudah melalui kajian panjang, dan terbukti memberi dampak positif bagi 400 PKL yang ada di sana.

Ritonga, salah satu pedagang terfasilitasi yang ditemui era.id dalam kesempatan beberapa waktu lalu mengatakan, kebijakan ini cukup oke untuknya dan sejumlah pedagang lain yang bernasib cukup beruntung seperti dirinya. "Kalau rame sih lumayan aja ya, mungkin karena masih baru dua hari," kata Ritonga kala itu.

Klaim Sandi soal 394 PKL itu boleh jadi betul. Apalagi mendengar keinginan Ritonga yang berharap kebijakan ini bukan PHP (pemberi harapan palsu) semata, alias diterapkan secara permanen. Tapi, curhat pedagang Blok G Tanah Abang yang merasa pemprov telah menganaktirikan mereka juga tak bisa dikesampingkan, toh?

Deswita, seorang pedagang pakaian di Blok G yang mengaku sebagai pendukung Anies malah kecewa. Dia bingung bukan main, melihat pemprov justru memprioritaskan kepentingan para pedagang liar di atas kepentingan para pedagang yang jelas-jelas patuh terhadap peraturan daerah (perda).

"Saya sebagai pedagang Blok G dan pendukung Pak Anies sangat kecewa," cetusnya.

Aspek hukum

Bicara kebijakan pemerintah, maka jadi perlu rasanya membedah aspek hukum dari kebijakan tersebut.

Dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum misalnya. Di Pasal 25 ayat (2), tertulis Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Nah, nampaknya ayat (1) inilah yang dijadikan landasan pemprov. Sebab, pada ayat (1) pasal yang sama termaktub Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Lebih lengkapnya, simak infografis ciamik di bawah:



Infografis (Yuswandi/era.id)


The power of petition

Kembali ke petisi Iwan. Sejak dilempar empat hari lalu hingga pukul 17.13 WIB hari ini, petisi yang ditujukan untuk Anies, Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi serta Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi ini telah ditandatangani oleh 39.230 orang. Tinggal sedikit lagi nih, sebelum menyentuh target petisi 50.000 tanda tangan.

Situs change.org telah lama menjadi wahana perubahan. Sejumlah perubahan berhasil dicapai lewat gerakan bersama membubuhkan tanda tangan ini. Sebut saja kemenangan soal regulasi penggunaan hijab dalam pertandingan di federasi basket dunia, FIBA. Atau yang terbaru, soal kasus Acho, stand up comedian yang sempat dipidanakan pengelola Apartemen Green Pramuka City.

Dalam kasus FIBA, 132.719 tanda tangan berhasil menghadirkan para pebasket berhijab di lapangan pertandingan. Sedang Acho, akhirnya selamat dari jerat pidana setelah pengelola Apartemen Green Pramuka City terdorong oleh 30.950 tanda tangan untuk mencabut laporannya.

Tag: anggaran dki kepemimpinan anies-sandi tanah abang tim gubernur angkot ngetem di margonda

Bagikan: