Tim Editor
Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai, tidak ada gagasan baru dalam pidato kebangsaan Prabowo Subianto, Senin (14/1) tadi malam terkait pengelolaan haji.
"Ini juga yang menurut saya beliau tidak update, Undang-Undang kita kan sudah ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji," katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).
Menurut Ace, BPKH sudah memiliki kewenangan dalam mengelola dana haji dan menginvestasikan dana haji. Dia menjelaskan, dari investasi dana haji oleh BPKH tersebut membantu subsidi pengelolaan dana haji.
"Kita bisa bayangkan hampir setiap tahun itu dana haji itu disubsidi tujuh triliun dari pengelolaan yang dilakukan oleh BPKH ini," tuturnya.
Ace menilai, konsep tabungan haji yang disampaikan Prabowo saat pidato kebangsaannya menjiplak konsep pengelolaan di negara Malaysia. Padahal, katanya, fungsi yang sama sudah dilakukan oleh BPKH. "Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang baru dengan tabungan haji ini, itu kan menjiplak apa yang terjadi di Malaysia," terangnya.
Sekadar informasi, dalam pidato kebangsaan Prabowo Subianto dengan tema 'Indonesia Menang' semalam, dirinya berjanji akan melakukan pembenahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Mantan Danjen Kopassus ini berjanji akan membangun lembaga tabungan haji bagi jemaah yang ingin memenuhi panggilan ke tanah suci.
"Kami akan membangun sebuah lembaga tabungan haji untuk mengelola calon-calon haji dan umrah kita, dan meringankan beban mereka yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah," kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga mengatakan, akan melakukan berbagai upaya negosiasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mewujudkan ibadah haji dan umrah yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Bahkan, dia mengaku, akan mengusulkan pembangunan gedung asrama Indonesia di Arab Saudi.
"Kami ingin negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk membangun gedung asrama milik Indonesia. Sehingga kebutuhan biaya naik haji dan umrah bisa terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.
