Tim Editor
“Levelnya tidak separah kanker stadium 4 yang hampir mustahil dapat diobati. Terlalu lebay dan berlebihan jika korupsi tidak dapat diberantas yang menunjukan itu pandangan yang pesimistis terhadap bangsa ini,” kata Ace, dalam keterangan tertulis yang diterima era.id, di Jakarta, Selasa (15/1/2019).
Di samping itu, Ace mengatakan, apa yang akan dilakukan Jokowi-Ma’ruf sangat jelas terbaca dalam visi-misi pasangan calon yang disampaikan ke KPU. Menurut dia, visi-misi itu mencakup agenda aksi perubahan yang konsisten, komprehensif, sistimatis dan tajam menyentuh episentrum perubahan dalam pemberantasan korupsi.
“Ini kontras dengan visi misi Prabowo-Sandi yang bicara tentang pemberantasan korupsi tidak memiliki rujukan dalam visi-misinya yang diserahkan ke KPU,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, pemberantasan korupsi akan efektif apabila pemimpin puncaknya berintegritas, bukan bagian pemburu rente, dan berani melawan kekuatan oligarki ekonomi-politik.
“Jokowi memiliki rekam jejak sebagai pemimpin yang berintegritas. Pada tahun 2010, saat menjadi walikota Solo, Jokowi mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Upaya pencegahan korupsi dilanjutkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan e-budgetting,” tuturnya.
“Pak Jokowi menawarkan agenda aksi yang konkret dan komprehensif. Pak Jokowi sudah meletakan fondasi berupa Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Agenda berikutnya adalah melaksanakan Stranas itu secara konsisten dengan fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya,” sambungnya.
Ace menegaskan, Jokowi akan terus meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tak hanya itu, di bawah kepemimpinanya Jokowi-Ma’ruf akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi.
“Kunci dari pemberntasan korupsi adalah integritas dan rekam jejak. Pak Jokowi tidak punya beban terkait dengan konflik kepentingan terkait bisnis keluarga. Jadi efektivitas pemberantasan korupsi akan tergantung pada puncuk pimpinannya dalam hal ini Presiden. Jika pemimpinnya bersih, berintegritas dan berani maka ada harapan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia,” terangnya.
Sebaliknya, kata Ace, jika pemimpin rekam jejaknya meragukan, dengan sarat beban konflik kepentingan, memiliki jalinan dengan kekuatan oligarki masa lalu dan dikelilingi para pemburu rente, maka itu sama saja menawarkan janji palsu.
