Tim Editor
Sohibul mengatakan, di dalam koalisi Indonesia Adil Makmur dan dalam Internal PKS belum pernah dibahas mengenai jatah kursi menteri.
"Tadi saya sudah bilang, berjuang dulu. bagi-bagi kursi belakangan," katanya, di Grand Sahid Jaya, Rabu (30/1/2019).
Meskipun setiap partai berhak meminta jatah kursi menteri, katanya, namun keputusan itu tetap ada pada Presiden. Kendati begitu, dia menilai, permintaan tersebut adalah hal yang wajar.
"Silakan saja. Setiap partai berhak, silakan saja minta 30 juga berharak," tuturnya.
Menurut Sohibul, selama ini di dalam pertemuan dengan Prabowo Subianto, partai koalisi lebih fokus pada pembahasan strategi pemenangan. Dia menegaskan, tidak pernah membicarakan mengenai pembagian jatah kursi menteri.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) ini mengatakan, mengenai posisi menteri, baru hanya sekedar kriteria yang diinginkan oleh Prabowo.
Sohibul menjelaskan, posisi menteri bisa diisi dari mana saja baik dari kalangan partai ataupun non partai selagi memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Prabowo.
"Ya kalau kriteria ada. Tentu kabinet yang bagus kabinet yang baik, dari partai maupun luar partai," ucapnya.
