Tim Editor
"Teman2, terkait dg pernyataan "yang bayar gaji ASN adalah pemerintah/negara" dlm forum internal karyawan Kominfo kmrn, berikut penjelasan tentang kronologi dan konteksnya agar dpt menjadi gambaran utuh, tdk sepotong2 sebagaimana video & kutipan yg banyak beredar. Terima kasih," kata Rudiantara melalui akun @rudiantara_id, Jumat (1/2/2019).
Ucapan Rudiantara itu kemudian viral dan menuai kritikan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satunya, politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang menyebut pernyataan Rudiantara telah melanggar UU Pemilu.
Menteri ini memalukan. @rudiantara_id telah dgn cara vulgar mengintimidasi ASN bawahannya krn memilih no 2. Ini penindasan, pemaksaan dlm demokrasi yg seharusnya bebas. Juga kampanye yg dilakukan saat tdk cuti.
INI PIDANA PEMILU ancamannya 3 tahun kurungan.@bawaslu_RI pic.twitter.com/CRwfw0i457
— FERDINAND HUTAHAEAN (@Ferdinand_Haean) January 31, 2019
Sebenarnya, ucapan Rudiantara itu dilontarkan dalam forum internal karyawan Kominfo, pada Kamis (31/1) kemarin. Dalam acara itu, Menkominfo sedang meminta masukan kepada semua karyawannya soal dua buah desain sosialisasi pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara.
Acara berlangsung dengan interaktif dan antusias, Rudiantara juga sudah mewanti-wanti agar pengambilan suara dari desain spanduk ini tak dikaitkan dengan pemilu 2019. Hanya saja lidah tak bertulang, ada saja pegawainya yang mengisyaratkan pemilihan spanduk sosialisasi 1 dan 2 dengan pemilu 2019.
"Atas pernyataan 'yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu', 'keyakinan' dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut," tutur Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/2/2019).
"Melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN," ia menambahkan.
Menurut Ferdinandus, Rudiantara hendak menekankan bahwa pegawainya harus netral dan tidak berpihak serta lebih berfokus pada tugas untuk memerangi hoaks.
"Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara atau pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks," ujarnya.
Kominfo juga menyesalkan beredarnya potongan video pernyataan Menkominfo Rudiantara yang tidak menggambarkan secara utuh persitiwa yang sebenarnya.
"Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh," tulisnya.
