Tim Editor
Jakarta, era.id - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, data kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang kerap kali disinggung Prabowo akan dibawa dalam forum debat calon presiden kedua nanti.
“Di debat itu kan begini singkat sekali, enggak bisa mengeksplorasi semuanya. Bocor itu akan tetap dibawa,” katanya, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).
Dahnil menjelaskan, kebocoran banyak terjadi, di antaranya dari sisi renten pangan. Menurut dia, mafia pangan menjadi salah satu masalah di Indonesia. Sementara itu, katanya, ini bukan masalah soal teknokrasi, sebab orang secara teknokrasi bisa cari solusinya.
“Masalah ekonomi kita di Indonesia itu adalah masalah di luar teknokrasi di luar teknis, itu integritas. Ada praktik korupsi pangan yang luar biasa masih ada. Apa yang dilakukan untuk menyelesaikan itu, itu yang paling penting."
Menurut Dahnil, jika Prabowo-Sandi terpilih untuk memimpin periode 2019-2024 ada dua hal yang akan dilakukan, untuk menghentikan kebocoran APBN yang terjadi saat ini.
“Ada dua hal mau perbaiki. Pertama, data. Karena selama ini data-data impor ekspor dan ekonomi itu yang carut-marut, berpotensi membuat mafia rente bisa bekerja di situ."
Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini memberi contoh, bagaimana mafia pangan bisa menggrogoti penerintahan. Menurut dia, perbedaan pandangan antara menteri bisa dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi para mafia.
“Contoh sederhana Menteri Pertanian data beras kita cukup, enggak perlu impor. Bulog bilang cukup, Mendag beda lagi. Itu ada potensi carut marut dan mafia bisa masuk kesitu."
Nantinya, kata Dahnil, Prabowo-Sandi akan juga memperbaiki single data source. Menurut dia, sumber data kebijakan itu harus satu.
“Kita akan memperkuat BPS, harus jadi sumber untuk kebijakan ekonomi, kebijakan ekonomi pendidikan. Kapasitas BPS diperluas, dia bisa mensuplai data di semua sektor. Sehingga, orang enggak ada lagi peluang buat rente dan sebagainya. Setelah itu penegakan hukum untuk mengurangi kebocoran itu."
“Kedua perkuat penegakan hukum. Jadi harus berani mafia-mafia yang mengendalikan beras, misalnya gula dan sebagainya, penegak hukum. Jalur korupsi yang paling tinggi itu ada di pelabuhan. Itu penegakan hukum di pelabuhan menghindari rente-rente, black market yang tinggi sekali maka penegakan hukum kita harus tegas."
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali menyinggung adanya kebocoran anggaran negara. Dia menyebut, setidaknya ada sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah setiap tahunnya.
Prabowo menyebut kebocoran anggaran itu terjadi akibat maraknya mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum. Dengan hitungan 25 persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp2.000 triliun, maka hampir Rp500 miliar uang yang hilang.
"Saya hitung dan saya udah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya, mungkin lebih sebetulnya 25 persen anggaran itu bocor. Bocornya macam-macam."
