Tim Editor
"Ya, karena kan (itu memang) tugas wakil presiden. Kritik itu bukan berarti berbeda, kritik itu membangun," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Bagi Hasto, perbedaan pendapat yang beberapa kali dilontarkan JK yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin dianggap tak membawa dampak bagi pemenangan Jokowi bersama Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Apalagi JK sudah berkomitmen membantu kemenangan paslon 01 di Sulawesi Selatan.
"Jadi itu bagian dari pendidikan politik. Jadi tugas Pak JK sebagai wapres jadi memang ditugaskan sebagai presiden melakukan fungsi-fungsi pengawasan," tegasnya.
Sekjen PDI Perjuangan itu bilang, JK berperan aktif sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN. Banyak rapat terkait strategi pemenangan dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh JK di mana dalam rapat tersebut politikus Partai Golkar itu memberikan dukungan kepada Jokowi secara tegas.
"Tegas (berikan dukungan). Kami meyakini karena Sulsel nanti memberikan kemenangan bagi Pak Jokowi dan itu tidak terlepas dari peran Pak JK. Demikian pula seluruh provinsi Sulawesi," ungkapnya.
Supaya kalian tahu, beberapa kali Jokowi dan Jusuf Kalla berbeda pendapat. Terbaru, JK menyebut tak ada masalah dalam penguasaan lahan oleh Prabowo Subianto yang sempat diungkit Jokowi dalam debat capres kedua pada Minggu, (17/2) lalu.
Menurut JK, dialah yang memberi izin kepada Prabowo yang saat itu ingin membeli 220.000 hektare lahan di Kalimantan Timur saat dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden Ke-6 RI.
JK bilang, pemberian izin penguasaan lahan kepada Prabowo sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Tidak ada yang salah sebenarnya, bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih (izin) itu," kata Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/2) kemarin.
JK juga menceritakan, lahan yang dibeli Prabowo di Kalimantan Timur tersebut merupakan aset sitaan kredit macet yang diambil alih oleh Bank Mandiri.
Sebelumnya, pada pertengahan Januari lalu, beda pendapat juga pernah terjadi antara Jokowi-JK. Saat itu, dia mengkritik kebijakan LRT. Menurutnya LRT di luar kota itu tak perlu elevated.
Tak cukup sampai di situ, JK juga mengkritik proyek Trans-Sulawesi yang menurutnya tidak efisien. Menurutnya sebaiknya jalur itu dipakai untuk mengangkut batu bara dan komoditas lain dulu sebelum membawa manusia.
