"Munajatnya sih enggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI," kata Ma'ruf di Jalam Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).
Sebagai Ketua Umum nonaktif MUI, Ma'ruf tetap ingin menjaga independensi MUI dan tidak ingin disetir oleh kepentingan politik tertentu.
"Saya ini Ketum MUI, saya juga cawapres, tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya. Itu sudah menjadi kesepakatan. Karena itu, MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan," ujar dia.
Ma'ruf juga mengaku tidak diundang di acara yang didominasi massa alumni Aksi Bela Islam 212 tersebut. "Mungkin itu 212 yang lain saya kira, bukan yang dulu saya gerakan itu," ucapnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf menjelaskan sebenarnya embel-embel 212 itu sudah selesai, karena inisiasinya berdasarkan tuntutan penegakan hukum atas kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 2017 lalu.
"Tapi, kalau untuk bermunajat, bersilahturahim, tidak ada masalah. Yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik," sebut Mantan Rais Aam PBNU
"Saya itu kan yang mendorong 212, yang membuat fatwanya kan saya, yang dibela kan fatwa yang saya buat dulu," lanjutnya.