Pilkada dan Pertanda Rujuknya SBY-Megawati

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri (Ilustrasi: Yuswandi)

Jakarta, era.id - Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi berkoalisi mengusung Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Pilkada Kalbar melahirkan sinyal membaiknya hubungan kedua partai itu karena koalisi juga terjadi pada Pilkada Jawa Tengah. 

“Kalimantan Barat, calon yang kami usung adalah Dr. Karolin Margret Natasa. Ini Bupati Landak. Kemudian calon wakil gubernurnya, saudara Suryadman Gidot, Bupati Bengkayang, ini Ketua Partai Demokrat Kalimantan Barat,” ungkap Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengumumkan rekomendasi bakal calon di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 7 Januari 2018.

Beberapa jam sebelum SBY menyampaikan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah lebih dulu mengumumkan akan mengusung Karolin bersama Gidot pada Pilkada Kalbar. Langkah partai merah dan biru itu jadi salah satu momen menarik dalam dinamika Pilkada 2018. Pasalnya, hubungan PDIP dan Demokrat dalam beberapa tahun ini kerap berseberangan ketimbang maju dalam satu barisan.

Pada Pilkada DKI Jakarta misalnya. Dua partai ini menjadi lawan sengit sejauh putaran pertama, bersama Gerindra yang mengungguli keduanya di ujung pertarungan. Persaingan PDIP dan Golkar juga sangat ketat, sejak Pilpres 2009.

Pertimbangan politik

Terkait itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengungkap, kesamaan visi menjadi alasan partainya mengusung calon yang sama dengan PDIP pada Pilkada. Proses komunikasi yang dijalin antara Demokrat dan PDIP berhasil menemukan kesamaan soal apa yang harus dilakukan di Kalbar dan Jateng.

"Dan memang ada kesesuaian dan kecocokan antara gubernur dan wakil gubernur itulah yang diputuskan, sehingga sudah diputuskan Ibu Karolin dan Gidot sebagai bakal pasangan calon di Kalbar," tutur Agus di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Senin (8/1/2018).

Terkait pengusungan Karolin-Gidot, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Dwi Hartono optimistis menang. Menurut Bambang, Karolin merupakan sosok yang begitu dicintai di daerah yang dipimpinnya, Kabupaten Landak. Terbukti, saat maju sebagai bupati, Karolin berhasil meraih 96,8 persen suara.


(Infografis: era.id) 


Koalisi Demokrat-PDIP pada Pilkada Jawa Tengah, nama petahana, Ganjar Pranowo kembali maju untuk mempertahankan tongkat komando. Kali ini, Ganjar didampingi Taj Yasin Maimun alias Gus Yasin, anak dari Kiai Haji Maimun Zubair, tokoh senior Nahdlatul Ulama.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, tak ada yang salah dengan keputusan partai untuk masuk barisan pengusung Ganjar dan Gus Yasin bersama PDIP, PPP, dan Nasdem. Meski tak menyebut alasannya, Hinca yakin, keputusan partai didasari pertimbangan matang.


(Infografis: era.id) 


Ancang-ancang Menuju Pilpres 2019

Sementara itu, terkait kemungkinan terjalinnya koalisi berkelanjutan hingga Pilpres 2019, Agus tak menampik. Menurutnya, segala hal dapat terjadi dalam politik. Bagi Demokrat, yang terpenting adalah kesamaan visi untuk membangun Indonesia.  Seperti Demokrat, Bambang yang mewakili PDIP juga berpandangan bahwa dinamika politik selalu membuka segala pintu kemungkinan.

"Kami kan enggak buat modul garis. Tapi ini modul yang bisa bergerak ke sana ke mari kan," kata Bambang. 

Menurut Bambang, dinamika pada Pilkada 2018 akan dipetakan ke dalam strategi politik partai jelang Pilpres 2019, sekalipun PDIP hingga saat ini masih mantap dengan tekad untuk mengusung jagoan pilihan sendiri dalam Pilpres 2019.

"Semua keputusan ini yang diambil di 2018 akan kita proyeksikan ke 2019 (pilpres)," kata Bambang.

Meski menunjukkan tanda-tanda 'baikan', pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ubaidillah Badrun menilai koalisi Demokrat dan PDIP di Jateng dan Kalbar tak dapat begitu saja dilihat sebagai rujuknya SBY dan Megawati.

Menurut Ubaidillah, butuh waktu panjang dan komunikasi lebih intensif bagi Demokrat dan PDIP untuk betul-betul rujuk. Apalagi untuk maju bersama dalam Pilpres 2019. Sebab, menurut Ubaidillah, mendinginnya situasi politik di level bawah partai tak serta merta mendinginkan tensi politik di tingkat elitenya.

"Sebetulnya apa yang terjadi di daerah, berkoalisi ya memang tidak ada masalah di daerah. Masalah ada di level elit antara ibu Mega dan pak SBY. Jadi kejelasan komunikasi politik antara elit PDIP dengan demokrat itu yang akan memastikan apakah mereka akan berkoalsi di Pilpres 2019," kata Ubaidillah.

Tag: pilkada 2018 partai demokrat sekjen pdi perjuangan hasto kristiyanto

Bagikan: