Tim Editor
Berbeda dengan e-KTP yang saat ini sudah dimiliki masyarakat, kartu ‘sakti’ yang akan dikeluarkan oleh Prabowo-Sandi akan memiliki chip yang lebih memadai. Sehingga nantinya semua program pemerintah bisa terakomodir, seperti jaminan kesehatan, beasiswa, hingga bantuan sosial untuk masyarakat.
Dewan Pakar Ekonomi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Kamaluddin bilang, sistem pemetaan yang modern ini bertujuan untuk menghindari banyak kartu. Katanya, satu kartu lebih mudah secara manajemen. Sedangkan, apa yang ditawarkan capres inkumben menunjukkan bahwa program tersebut tidak efisien.
Berbeda dengan program tiga kartu baru yang digagas capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, dengan menggunakan singgle identity number (NIK) di dalam e-KTP masyarakat tidak perlu lagi mengantongi banyak kartu untuk bermacam situasi.
“Di masa depan orang mengarah kepada kesederhanaan, secara kartunya itu satu. Kemudian fungsinya diperluas. Kalau satu kartu, satu fungsi, beratnya itu di manajemennya. Kalau satu kartu fungsi banyak, itu menunjukan bahwa small government kaya dengan fungsi. Sistim pelayanan akan lebih akurat," katanya, dalam diskusi Integrasi e-KTP, Kartu Sakti Revolusi 4.0 di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).
Di sisi lain juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean bilang program integarasi e-KTP yang digagas Prabowo-Sandi adalah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Sebab, cikal bakal e-KTP mengarah pada identitas tunggal warga negara Indonesia.
“Kalau kita mencontek Amerika di kartu itu nomor jaminan sosial masyarakatnya ada. Kita juga akan menjurus ke sana. Tetapi di tengah jalan karena e-KTP dicampuri kasus, akhirnya berubah. Sekarang Bang Sandi datang dengan gagasan untuk menyempurnakan ini. Menjadiakn ini nyata, jadi melakukan ini tidak sulit,” ucapnya.
Komitmen Kebijakan Berbasis Data
Jika terpilih dan dipercaya masyarat untuk mengabdi pada negara, pemerintahan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen membuat kebijakan publik berbasis data. Salah satu caranya, menjadikan kartu tanda penduduk sebagai sumber data utama.
Litbang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika bilang, dalam lima tahun terakhir sering kali pemerintah mengambil kebijakan tanpa dasar pemikiran yang kuat. Katanya, hal ini juga berdampak pasa kebijakan itu yang akhirnya direvisi atau disesuaikan kembali.
“Sering terjadi impor pangan, banyak masyarakat ditolak berobat di rumah sakit, itu semua terjadi karena kesemerawutan data. Prabowo-Sandi punya komitmen yang jelas terhadap pengambilan kebijakan yang berbasis data,” kata Harryadin.
Selain itu Harryadin bilang, salah satu upaya yang akan ditempuh pihaknya adalah memperbaiki carut marut data kependudukan. Berbekal data kependudukan yang akurat, Prabowo-Sandi akan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak efisien atau bahkan menyusun program-program baru yang dibutuhkan masyarakat.
Dia juga memastikan, saat Prabowo-Sandi mendapatkan mandat dari rakyat pada 17 April 2019, keduanya akan membuat kebijakan yang betul-betul bermanfaat untuk rakyat.
“Pemerintahan ke depan akan bener-bener menjalankan pemerintahan yang bersifat smart governance, bahwa kebijakan itu tidak bisa lagi didasari kepentingan-kepentingan saja atau oleh insting. Kita akan melihat pemimpin yang akan mengambil kebijakan berbasis data secara ilmiah dan menggunakan hati nurani ketika memutuskan untuk mengambil kebijakan tersebut,” tuturnya.
