BSSN: Awas Serangan Tak Kasat Mata Jelang Pemilu 2019

| 27 Mar 2019 16:07
BSSN: Awas Serangan Tak Kasat Mata Jelang Pemilu 2019
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi (dok Istimewa)
Jakarta, era.id - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi bilang ada perubahan paradigma terkait ancaman jelang Pemilu 2019, di mana saat ini bukan hanya ancaman fisik atau militer. 

Ancaman lainnya yang patut diwaspadai adalah yang tidak kasat mata, yakni serangan siber di peramban dunia digital atau internet. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. 

“Serangan Siber merupakan serangan yang spectrum dan dampaknya luas bahkan bisa melumpuhkan suatu bangsa. Sejak Pemilu 2004 serangan siber kerap kali mewarnai pelaksanaan Pemilu, tak terkecuali dengan Pemilu 2019 ini,” kata Djoko di Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Sejak Pemilu 2004, target serangan siber mengalami perluasan. Tak hanya mengarah pada infrastruktur berupa Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), serangan juga menyasar langsung pada peserta pemilu. Oleh sebab itu, BSSN memetakan serangan siber yang menjadi tren pada Pemilu 2019.

Pertama soal peretasan atau hack. Serangan ini bertujuan mengganggu infrastruktur yang digunakan dalam Pemilu. Banyak cara yang dilakukan para hacker/peretas, seperti dengan meretas website penyelenggara Pemilu.

“Tren yang pertama adalah Hack, biasanya dilakukan dengan meng-hack atau meretas situs dari website KPU atau penyelenggara Pemilu, misalnya dengan mengganti halaman utamanya, dan lain sebagainya,” kata Djoko.

Kedua serangan yang berkaitan dengan pembocoran informasi atu yang disebut leak. “Leak ini serangan yang targetingnya peserta Pemilu atau peserta kampanye dengan menargetkan data peserta yang bersifat privat untuk dicuri dan dimanfaatkan untuk pihak tertentu,” tuturnya. 

Ketiga adalah serangan untuk memviralkan informasi atau amplify. Serangan ini digunakan untuk menyerang peserta Pemilu atau yang mengarah pada kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan dengan bukti kekuarangan atau keburukan" lanjut dia. 

Nah, untuk menghadapi tiga serangan tersebut, Djoko bilang ada tiga strategi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu penguatan keamanan aplikasi penyelenggara pemilu, penguatan Infrastruktur teknologi Informasi KPU, dan edukasi dan literasi kepada pihak yang terlibat langsung dalam pemilu.

“Kami menghimbau marilah kita bersama menuangkan semua kemampuan kita untuk menjaga, mengamankan pesta demokrasi. Kita akan bisa melaksanakannya secara tertib, aman, nyaman, jika berkolaborasi bersama,” sebut dia.

 

Rekomendasi