Menanti Surat Pemecatan Bowo Sodik dari Golkar

Tim Editor

Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. (Foto: Istimewa)

Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima surat pemberitahuan pemecatan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dari DPP Golkar. Surat pemberitahuan ini selanjutnya akan dijadikan pertimbangan KPU untuk mencoret Bowo dari daftar caleg. 

Padahal, partai berlambang pohon beringin ini telah menyatakan pemberhentian Bowo sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I pada Kamis (28/3) akibat tersandung kasus korupsi. 

"Kalau ada pemberitahuan resmi kita akan pertimbangkan. Kalau dia enggak lagi jadi anggota parpol, ya tidak lagi memenuhi syarat sebagai caleg. Sejauh ini belum ada komunikasi ke KPU," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari kepada wartawan, Senin (1/4/2019).

Hasyim menjelaskan, ada cara lain untuk membatalkan status pencalegan seseorang selain surat resmi pemberitahuan pemberhentian sebagai anggota (parpol) kepada KPU. 

"Pemecatan itu masuk dalam status TMS (tidak memenuhi syarat). Cara lainnya yaitu saat status pidana pemilu yang dijatuhkan kepada caleg telah inkrah," kata Hasyim. 


Partai peserta Pemilu 2019. (era.id)

Kalau kita lihat Surat Edaran KPU Nomor 31 Tahun 2019, telah diatur pencalonan caleg yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Caleg dinyatakan TMS jika terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Mengingat saat ini status Bowo masih menjadi tersangka dan belum inkrah, cara yang paling memungkinkan untuk bisa mencoret status pencalegannya dengan surat pemecahan dari Partai Golkar. 

Supaya kamu tahu, KPK menetapkan Bowo Sidik sebagai tersangka, berkaitan dengan praktik suap distribusi pupuk di PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Tak tanggung-tanggung uang suap yang diterimanya mencapai Rp8 miliar.

Dalam perkara ini anggota Komisi VI DPR tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Indung selaku pejabat PT Inersia dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti.

Bowo Sodik diduga menerima suap Rp1,5 miliar dari Asty melalui Indung yang merupakan orang kepercayaannya. Di luar Humpuss, Bowo diduga menerima gratifikasi lain terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Sehingga total penerimaan dari Humpuss dan gratifikasi senilai Rp8 miliar.

Dia dan Indung disangka melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf a atau huru b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Asty dari PT Humpuss disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a ataui huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tag: golkar caleg bermasalah korupsi bakamla

Bagikan: