Ada Keadilan di Sudirman-Thamrin

Tim Editor

    Sedang memuat podcast...

    Rambu larangan motor lewat Sudirman-Thamrin. (Yohanes/era.id)

    Jakarta, era.id - Esther, pegawai Kantor Indosurya Finance tiap pagi terpogoh-pogoh mendorong motornya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Tangannya memegang stang, sementara kakinya melangkah, mendorong tubuh dan motornya melaju menuju area kantornya.

    Sejak aturan larangan motor berlaku 2014 lalu, perempuan berusia 25 tahun ini harus mengakali rute perjalanannya setiap kali berangkat kerja. Kebijakan itu membuatnya bangun lebih pagi. Dari rumahnya di Kayu Manis VI RT10/RW10, Matraman, Jakarta Timur, terus ke Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, sampai ke Sudirman.

    Sebentara lagi, motor bebas melintas di Jalan Sudirman-Thamrin kembali. Mahkamah Agung sudah membatalkan Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Tepatnya, mulai Selasa (11/1/2018), Pemprov DKI juga sudah membolehkan motor menggunakan kembali jalan protokol di jantung Ibu Kota itu.

    Esther sumringah, dia tidak perlu mendorong motor lagi kalau dibebaskan melintas. "Senang ya, jadi gue enggak perlu dorong ke situ-situ, karena takut melawan peraturan," jelasnya sambil tersenyum ketika ditemui era.id, Selasa sore (10/1/2018).


    (Grafis: Rahmad/era.id)

    Senyum mengembang juga terpancar dari penghuni Panca, warga RT09 RW7, Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal sebelumnya, karyawan perusahaan swasta di area Sudirman itu merasa terkungkung, mobilitasnya terganggu dengan Pergub DKI yang berlaku pada zaman gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu .

    Padahal, perempuan berusia 34 tahun itu taat membayar pajak, katanya. Tapi, dia merasa haknya disekat oleh pengendara roda empat. 

    "Senang sih, akhirnya ada rasa keadilan juga," kata Yeni.

    Juman (46) juga begitu. Pegawai swasta yang setiap hari menuju Kuningan, Jakarta Selatan ini merasa terbebani dengan aturan larangan itu. Motor matik hitam miliknya menempuh perjalanan lebih jauh dari rumahnya di Kampung Baru 1, RT8/RW5, Halim, Jakarta Timur.

    "Ya mutar-mutar lebih ribet. Kalau dicabut, ya lebih mudah aja," jelasnya.

    Namun, di tengah keceriaan menyambut pembatalan pembatasan motor itu mendapat cibiran lain dari kalangan pengojek online di perempatan Sarinah. Salah satunya Arip yang berkata, bakal banyak lagi pelanggaran berlalu lintas nantinya. 

    "Enggak setuju karena sering terjadi kecelakaan di perempatan sini (Sarinah)," ucapnya.

    Begitupun Yanto, rekan seprofesinya juga tidak setuju jika Jalan Sudirman-Thamrin semakin kumuh. Bisa jadi, katanya, pengojek online akan berkumpul di sepanjang jalan untuk menunggu penumpang.

    "Ini kan jalan protokol, takutnya kalau ada tamu-tamu negara, pandangan terhadap Jakarta, kok jadi kumuh begini," kata Yanto.

    Tag: kepemimpinan anies-sandi lalu lintas

    Bagikan :