Tim Editor
Hasto mengatakan, DPP PDIP akan menghubungi calegnya untuk menyelesaikan LHKPN. Ada 30 persen caleg PDIP yang belum melapor. Kata Hasto, mereka sibuk kampanye sehingga belum menyelesaikan LHKPN-nya.
"Banyak sekali kesibukan. Tetapi bagi PDI Perjuangan, LHKPN itu bersifat wajib. Karena itulah PDIP tercatat sebagai partai yang caleg mengajukan LHKPN-nya lebih tinggi," kata Hasto kepada wartawan di Labuan Bajo, Rabu (10/4/2019).
Hasto menambahkan, DPP PDIP akan memberikan sanksi bila para caleg tak kunjung menyelesaikan LHKPN-nya.
"Maka tentu saja kami akan dorong bagi yang belum melapor LHKPN. Kami akan fasilitasi. Agar kewajiban itu segera dipenuhi. Sekiranya kita telah memberikan peringatan dan tidak dipenuhi ya kami akan berikan sanksi," tegasnya.
Menurut dia, LHKPN merupakan kewajiban caleg PDIP dan hal itu sudah diinstruksikan untuk dilaporkan. Hasto bahkan sudah melaporkan kekayaannya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya sendiri melaporkan kekayaan saya kepada ketua umum PDI Perjuangan. Karena dalam anggaran dasar kami mengatur pimpinan partai wajib melaporkan harta kekayaannya," kata Hasto.
