Tim Editor
Jakarta, era.id - Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat untuk memprotes hasil perhitungan cepat (quick count) pemilu 2019 dari sejumlah lembaga survei yang telah terdaftar.
Koordinator pelaporan Djamaluddin Koedoeboen bilang, tujuan mereka datang adalah untuk meminta KPU mencabut izin pemaparaan hasil quick count yang disiarkan di media pemberitaan.
"Kami minta secara tegas KPU untuk mencabut kembali segala izin-izin yang diberikan kepada mereka. Kalau bisa, memang lembaga survei untuk sementara jangan pernah menyiarkan apapun lagi untuk mengisi ruang-ruang publik," kata Djamaluddin di lokasi, Kamis (18/4/2019).
Pertimbangan BPN menuntut pencabutan izin ini adalah karena mereka melihat adanya perbedaan hasil dari perhitungan cepat hasil pilpres yang ditayangkan di beberapa media TV Nasional, dengan klaim hasil penghitungan mereka di lapangan.
"Ada yang hasil perhitungannya bahkan melebihi 100 persen dari jumlah pemilih itu sendiri. Ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan apa yang ada di layar monitor itu sendiri,"
"Ini tentu bagi kami sendiri dari BPN Prabowo-sandi ini sangat menyesatkan dan sangat berbahaya, bahkan bisa berpotensi bisa menimbulkan keonaran di tengah masyarakat," jelas dia.
Meski KPU belum merilis hasil resmi rekapitulasi suara secara keseluruhan, tapi Djamaluddin merasa penyampaian quick count dari sejumlah lembaga survei ini seolah-olah telah menggiring opini kepada masyarakat.
"Kami juga sangat menghargai dan menghormati KPU RI agar pekerjaannya tidak direcoki dengan kesan yang dibangun untuk mengisi pikiran-pikiran masyarakat ini," tutur dia.
Untuk kamu tahu, sejumlah lembaga survei yang telah terverifikasi KPU memang sudah merilis hasil quick count sejak Rabu (14/4) sore kemarin. Rata-rata, hasilnya pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di atas 50 persen dari Prabowo Sandi.
