Tim Editor
Titi bilang, dalam pemilu kali ini masyarakat yang memiliki hak pilih dibuat tertekan karena ada ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Treshold (PT) yang membuat kita terbatas mempunyai pilihan.
"Kalau sekarang kan kita seperti dibuat kawin paksa karena polarisasinya tidak alamiah. Bukan karena ideologi ilmiah pilihan politiknya, tapi dipaksa karena pilihan capresnya cuma dua itu," kata Titi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
Oleh karenanya, dia tetap mendorong penghapusan ambang batas pencalonan presiden sebanyak 20 persen itu. Meskipun, sebelumnya dirinya ikut mengajukan gugatan penghapusan Presidential Treshold yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dan uji materinya ditolak dua kali.
"Tujuannya agar masyarakat punya lebih banyak pilihan presiden," ucap dia.
Lagi pula, banyaknya calon presiden, menurut hemat Titi, tidak ada masalah. Buktinya, selama ini Pemilihan Kepala Daerah yang mengajukan banyak kandidat juga berjalan baik-baik saja.
"Semakin beragam pilihan, semakin baik di dalam memberi kanal aspirasi politik warga dan semakin mampu kita mencegah polarisasi," ujar Titi.
"Kalau politik kita lebih beragam, jadi diskursus sosialnya juga lebih substansial dan isu politik identitas yang menganggap dirinya lebih dominan itu enggak akan muncul karena orang akan sibuk dengan capresnya yang beragam itu," tambahnya.
