Tim Editor
"Seandainya teman-teman ingin keluar, itu hak teman-teman partai Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," kata Andre kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Wasekjen Partai Gerindra itu bilang, koalisi pendukung Prabowo-Sandi ini dibangun dari rasa kebersamaan dan semangat perjuangan.
Bila ada masalah, Andre menyarankan dibahas di internal koalisi, bukan di media sosial.
"Kalau ingin berkomentar, bicara, ayo di forum internal bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media atau media sosial, kalau mau bicara, bicara di forum internal gitu," tambahnya.
Andre mengingatkan kader Partai Demokrat soal pentingnya menjaga etika politik dalam sebuah koalisi. Termasuk soal pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo yang menjadi petahana Pemilu 2019.
"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi, ya, dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," tegasnya.
Supaya kamu paham, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, Partai Demokrat akan keluar dari koalisi pendukung Prabowo-Sandi dan membantu Jokowi-Ma'ruf. Namun, sikap politik itu perlu menunggu hasil ketetapan KPU tentang Pemilu 2019 pada 22 Mei.
"Kalau Pak Prabowo menang, PD punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi, kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi (Prabowo-Sandi) berakhir karena pilpres berakhir," ujar Ferdinand di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2019).
"Dan, kalau Jokowi mengajak (bergabung koalisi), kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin oleh Pak SBY. Kalau tidak mengajak, ya enggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan," kata dia.
